Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja. Persoalan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya ekonomi platform (gig economy), fleksibilitas hubungan kerja, serta meningkatnya kerentanan buruh di berbagai sektor.
Dalam pernyataan memperingati Hari Buruh Internasional 2026, LBH Jakarta menyebut sejumlah persoalan mendasar, mulai dari lemahnya perlindungan pekerja platform, ketidakpastian hukum ketenagakerjaan, kriminalisasi buruh perempuan, hingga eksploitasi pekerja di sektor perikanan. LBH Jakarta menilai pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online pada 1 Mei 2026 belum cukup menjamin perlindungan pekerja platform.
“Meskipun mengatur potongan aplikator dan jaminan dasar, pengaturan melalui Perpres, tidak memadai untuk menjawab persoalan hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja secara menyeluruh,” tulis LBH Jakarta dalam keterangan tertulis (1/5).
LBH Jakarta merujuk Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa materi mengenai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat harus diatur melalui undang-undang. Menurut LBH Jakarta, skema kemitraan yang diterapkan perusahaan platform justru menempatkan pekerja dalam posisi subordinat. Pengemudi transportasi daring, kurir, hingga kreator konten tidak memiliki ruang negosiasi yang setara terkait tarif, persyaratan kerja, maupun mekanisme algoritma yang menentukan penghasilan mereka.
“Di balik narasi fleksibilitas dan kemandirian kerja, pekerja platform harus menanggung sendiri biaya produksi dan risiko pekerjaan tanpa kepastian upah layak, perlindungan sosial, maupun jaminan keberlanjutan kerja,” jelas LBH Jakarta.
LBH Jakarta juga menyoroti penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) oleh perusahaan platform dalam mekanisme layanan dan perolehan pelanggan yang dinilai semakin menambah kerentanan pekerja.
Atas kondisi tersebut, LBH Jakarta mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig dengan memastikan partisipasi bermakna dari pekerja platform, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. RUU tersebut harus menjamin penghasilan layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari relasi kerja yang timpang. []









Comments