Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai tindakan Polda Metro Jaya melakukan sweeping dan profiling terhadap warga menjelang aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 sebagai pola berulang pembatasan kebebasan berekspresi. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan orang di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
TAUD mengungkapkan, sebelum massa tiba di lokasi demonstrasi pada 1 Mei 2026, aparat kepolisian telah berkeliling di sekitar wilayah aksi dan melakukan pemeriksaan terhadap warga berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti pakaian, usia, dan penampilan. Menurut TAUD, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana ataupun ancaman kekerasan. Namun, aparat justru menggunakan penilaian tersebut untuk mencurigai, menggeledah, dan menangkap sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi aksi.
Praktik profiling tersebut kemudian membentuk stigma bahwa orang-orang yang ditangkap merupakan pelanggar hukum yang harus diamankan. Akibatnya, jumlah orang yang menjadi korban penangkapan dinilai tidak proporsional dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. TAUD juga mencatat adanya penangkapan terhadap sejumlah orang jauh sebelum demonstrasi berlangsung. Beberapa di antaranya merupakan admin media sosial yang aktif menyampaikan pendapat dan ditangkap pada dini hari 1 Mei 2026.
“Penangkapan tersebut memperlihatkan kekeliruan aparat dalam menggunakan pendekatan penegakan hukum terhadap kebebasan berekspresi. Pola ini dinilai mengingatkan pada kriminalisasi terhadap ekspresi publik yang terjadi dalam rangkaian peristiwa Agustus 2025,” tegas TAUD.
Padahal, demonstrasi May Day merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sah. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
TAUD menegaskan, pemerintah dan aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak tersebut. Dalih tindakan preventif melalui pengamanan massa aksi tidak dapat digunakan untuk membenarkan penangkapan tanpa dasar hukum maupun mengabaikan asas praduga tidak bersalah.
Selain penangkapan dan penggeledahan, TAUD menyoroti tindakan kepolisian yang menghalangi sejumlah kendaraan massa aksi sejak pagi hari pada 1 Mei 2026. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya membatasi kebebasan orang-orang yang ditangkap, tetapi juga menciptakan situasi yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. []









Comments