Berita

Buruh Perempuan Masih Rentan Mengalami Kekerasan dan Kriminalisasi

0

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti kerentanan buruh perempuan yang masih menghadapi pelanggaran hak normatif, kekerasan berbasis gender, hingga kriminalisasi ketika memperjuangkan hak-haknya. Ketimpangan relasi kuasa di tempat kerja dinilai membuat pekerja perempuan semakin sulit memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2025 bertajuk Dosa, Kota, & Perlawanan, LBH Jakarta mencatat kasus yang dialami MC, Nur Diana Eliya Rachma, dan Septia sebagai gambaran bagaimana pelanggaran hak pekerja justru dapat berbalik menjadi tuduhan pidana terhadap buruh. Menurut LBH Jakarta, persoalan yang dihadapi buruh perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan upah yang tidak dibayarkan. Mereka juga menghadapi kekerasan berbasis gender serta proses hukum yang berpotensi memperparah kerentanan ketika berupaya menuntut hak-haknya.

Selain buruh perempuan, LBH Jakarta mencatat persoalan perlindungan serius di sektor perikanan. Buruh migran yang bekerja di kapal masih menghadapi praktik kerja paksa, kekerasan, dan minimnya perlindungan hukum. Sementara itu, pekerja pengolahan hasil laut yang mayoritas merupakan perempuan masih bekerja tanpa kontrak kerja, jaminan sosial, dan standar keselamatan kerja yang memadai.

Kerentanan juga dialami buruh domestik di pelabuhan yang mengandalkan pendapatan harian tanpa kepastian kerja. Minimnya pengawasan negara menyebabkan berbagai pelanggaran hak pekerja di sektor tersebut jarang diproses secara hukum. Dalam kasus PT Maya Muncar, LBH Jakarta turut menyoroti ketertutupan negara terhadap akses informasi yang dibutuhkan buruh untuk menghadapi persoalan pidana perburuhan.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, LBH Jakarta mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026. Pengesahan setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan itu menjadi langkah penting dalam mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak.

“UU PPRT memberikan landasan bagi pengakuan hubungan kerja, pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, pengesahan undang-undang tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan perlindungan pekerja rumah tangga,” ujar LBH Jakarta. 

LBH Jakarta menuntut Pemerintah segera menyusun peraturan turunan yang implementatif dan berpihak pada pekerja rumah tangga. Proses penyusunannya juga harus melibatkan pekerja rumah tangga dan organisasi masyarakat sipil agar ketentuan perlindungan dapat berjalan efektif. []

LBH Jakarta Desak Pembaruan UU Ketenagakerjaan

Previous article

Pendidikan Demokrasi Indonesia

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita