Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam kampanye pemilu semakin meluas. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam produksi dan penyebaran konten manipulatif yang dapat memengaruhi pemilih.
“Hasil riset Perludem menunjukkan penggunaan AI dalam pemilu berlangsung secara masif, sementara pengaturannya masih menyisakan banyak persoalan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan penggunaan AI tidak merusak integritas proses pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama dalam acara Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta (3/11).
Heroik menjelaskan, salah satu landasan yang menjadi perhatian Perludem adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan larangan manipulasi citra diri menggunakan AI. Menurutnya, saat Pemilu 2024 penggunaan AI dalam aktivitas kampanye semakin terlihat, tetapi belum didukung kerangka regulasi yang secara khusus mengatur berbagai bentuk pemanfaatannya.
Lebih lanjut, Heroik menjelaskan, AI dalam kampanye tidak hanya digunakan sebagai alat bantu produksi materi komunikasi politik, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen operasi kampanye untuk menjangkau pemilih secara lebih luas, termasuk melalui produksi konten yang menyesatkan atau menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan (deception).
“Penggunaan AI tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan sejumlah dampak terhadap demokrasi elektoral. Di antaranya adalah distorsi realitas akibat manipulasi informasi, peningkatan polarisasi di antara pemilih, ketimpangan dalam kompetisi politik, hingga kekerasan politik yang dapat dipicu oleh penyebaran konten manipulatif,” jelasnya.
Heroik menilai, regulasi di Indonesia saat ini belum cukup mengantisipasi persoalan tersebut. Salah satu aspek yang masih perlu diperkuat adalah kewajiban transparansi penggunaan AI dalam kampanye. Pemilih perlu memperoleh informasi yang jelas ketika berhadapan dengan konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi AI.
Di sejumlah negara, pengaturan penggunaan AI dalam pemilu mulai dikembangkan untuk merespons risiko manipulasi informasi dan penyalahgunaan teknologi dalam kompetisi politik. Untuk itu, Perludem mendorong agar pembaruan UU Pemilu memasukkan ketentuan khusus mengenai penggunaan AI dan tanggung jawab platform digital dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pengaturan AI dalam pemilu perlu diarahkan untuk melindungi pemilih, menjaga kesetaraan kompetisi politik, dan memastikan perkembangan teknologi tidak menggerus integritas demokrasi,” pungkasnya. []










Comments