Pemilih Amerika Serikat baru saja memberi Donald Trump rapor tengah periode. Lewat pemilu paruh waktu (midterm election), Partai Demokrat merebut mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dari Partai Republik.
Trump tetap presiden sampai masa jabatannya selesai. Bedanya, Kongres yang ia hadapi sekarang jauh lebih keras mengawasi. Bagi eksekutif yang butuh dukungan parlemen untuk menjalankan agendanya, ini pukulan telak.
Pesan pemilih tegas: mereka tidak puas. Biaya hidup yang mencekik, inflasi, kebijakan perang, tarif, dan dugaan korupsi ikut menentukan pilihan di bilik suara. Dan mereka tak perlu menunggu masa jabatan Trump habis untuk menyampaikannya. Pemilu paruh waktu membuka jalan evaluasi di tengah periode.
Cara kerjanya begini. Pemilu ini digelar di pertengahan masa jabatan presiden hasil pemilu langsung. Seluruh kursi DPR diperebutkan lagi, ditambah sebagian kursi Senat, karena senator menjabat enam tahun dengan pergantian bertahap. Partai yang memegang pemerintahan pun diuji secara rutin.
Efeknya terasa bahkan sebelum hari pencoblosan. Politisi yang tahu akan dinilai dua tahun lagi cenderung lebih peka. Mereka mendengarkan keluhan konstituen, menimbang ulang kebijakan yang tak populer, dan berpikir dua kali sebelum mengekor presiden tanpa syarat.
Indonesia sama-sama presidensial. Kita memilih presiden langsung sejak 2004, sudah lebih dari dua dekade. Tapi pemilu paruh waktu belum ada. Padahal koreksi elektoral di tengah jalan penting secara sistemik bagi sistem yang menjamin kepala pemerintahan menjabat satu periode penuh: empat tahun di Amerika, lima tahun di Indonesia.
Menurut UU Pemilu (7/2017) dan UU Pilkada (1/2015 jo. 8/2015 jo. 10/2016), rakyat hanya bisa menunggu pemilu presiden berikutnya. Begitu presiden terpilih, suka atau tidak, penilaian elektoral baru bisa diberikan setelah lima tahun habis. Padahal di separuh jalan kita sudah cukup paham cara presiden bekerja, ke mana kebijakannya mengarah, dan apakah tren itu membaik atau memburuk.
Pemilu paruh waktu bukan alat untuk menjatuhkan presiden berdasarkan survei kepuasan. Pemberhentian presiden tetap diatur konstitusi, dan memang sebaiknya begitu. Tapi, demokrasi yang hanya menyediakan satu kesempatan koreksi tiap lima tahun terlalu sempit. Sistem presidensial yang sehat memerlukan evaluasi berkala, agar mandat rakyat tidak menjelma kekuasaan yang jarang diperiksa.
Pemilu serentak daerah sebagai pemilu paruh waktu
Jalan untuk mematangkan sistem presidensial kita terbuka lewat legislasi. Pemerintahan hasil Pemilu 2024 sudah berjalan dua tahun, dan banyak persoalan prinsipil bermunculan. UU Pemilu dan UU Pilkada mendesak direvisi. Di situlah ketentuan pemilu paruh waktu perlu masuk, berupa pemilu serentak daerah yang digelar dua tahun setelah pemilu serentak nasional.
Pemilu serentak nasional memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Pemilu serentak daerah memilih gubernur bersamaan dengan anggota DPRD provinsi, serta bupati/wali kota bersamaan dengan DPRD kabupaten/kota.
Gagasan ini punya pijakan hukum yang kuat. Lewat Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilu daerah digelar paling cepat dua tahun dan paling lambat dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD. Pemilu serentak nasional pertama dengan desain ini jatuh pada 2029, sedangkan pemilu serentak daerahnya pada 2031 atau 2032.
Hasil pemilu daerah memang tidak mengubah posisi presiden, DPR, maupun DPD. Tapi ia menunjukkan ke mana dukungan bergerak: merosot bagi partai pemerintah, atau justru menguat. Itu sinyal yang berharga, bagi pemerintah maupun bagi publik yang ingin tahu apakah arah kebijakan masih disetujui.
Karena itu, pembentuk undang-undang tak punya ruang untuk memilah-milah. Putusan MK bukan menu yang boleh dipilih sesuka hati. Sifatnya final dan mengikat. Kalau DPR atau pemerintah menyingkirkan ketentuan prioritas ini dari draf revisi, itu pembangkangan terhadap prinsip negara hukum, sekaligus penolakan atas kebutuhan demokrasi untuk membenahi sistem presidensialnya sendiri.
Pelajaran dari Amerika terang benderang. Presiden yang dipilih langsung pun perlu dikoreksi sebelum masa jabatannya habis. Rakyat tak semestinya disuruh bersabar lima tahun ketika pemerintahan sudah melenceng. Pemilu serentak daerah bisa menjalankan fungsi pemilu paruh waktu sebagai koreksi elektoral yang sistemik.
Demokrasi yang matang tidak berhenti pada cara rakyat memilih pemimpin. Ia memastikan rakyat tetap bisa menilai kekuasaan yang mereka titipkan. Amerika membutuhkannya, dan Indonesia pun seharusnya begitu. []
USEP HASAN SADIKIN
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
*Sumber gambar: https://apnews.com/projects/elections-2026/us-house-results/









Comments