Balon di Pilkada 2018, 7 TNI Aktif, 7 Polri Aktif
Berdasarkan data pencalonan di infopemilu.kpu.go.id, terdapat 7 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 7 anggota Kepolisian RI (Polri) aktif yang mendaftar di Pilkada ...
Liputan Khusus
Beda Pendapat Bawaslu-KPU Soal Sanksi Diskualifikasi bagi Petahana yang Melakukan Mutasi Pejabat
Kasus Pemilihan Bupati (Pilbup) Papua memantik diskursus kepemiluan. Tak hanya mengungkapkan perbedaan tafsir di antara penyelenggara pemilu mengenai tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas ...
Berita
Kasus Jayapura, Rekomendasi Bawaslu Langsung Dilaksanakan Atau Pencermatan Dulu?
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyesalkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang tidak langsung melaksanakan rekomendasi sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan kepada petahana bupati ...
Berita
PPUA Penyandang Disabilitas Protes, KPU Akan Merevisi SK No.231
Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk meminta KPU merevisi Surat Keputusan (SK) KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 ...
Berita
Hadar Nafis Gumay: Jangan Mencari Jalan untuk Menafsirkan Aneh Putusan MK
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU akan tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama, dengan prosedur ...
129 Bakal Calon dari Jalur Perseorangan di Pilkada 2018
Merujuk pada data yang dimuat dalam infopemilu.kpu.go.id, terdapat 129 bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Status pendaftaran ...
Berita
Verifikasi Faktual Tetap Dijalankan ke 12 Partai Politik, Prosedurnya Berbeda
Kamis (18/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Pemerintah melakukan rapat pleno tertutup. Rapat membahas keberlanjutan proses ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Lakukan Verifikasi Faktual, Pemilu Inkonstitusional
Koalisi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melanjutkan verifikasi faktual terhadap empat partai politik baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), ...
Berita
Fritz Edward Siregar: Mahar Politik Termasuk Politik Uang, Bawaslu Bisa Menindak
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa mahar politik termasuk politik uang. Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.8/2015 menyebutkan, partai ...
Wawancara
Titi Anggraini: Lubang Regulasi Mendorong Langgengnya Praktik Mahar Politik
Isu mahar politik kembali mencuat ke publik. Bahkan, membuat geger masyarakat. Pasalnya, jumlah mahar politik yang diklaim oleh sang korban tak sedikit, yakni ...
