Wajah Muram Perempuan Calon Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 mendatang hanya diikuti oleh sekitar 7.4 persen perempuan dari total 1614 peserta yang memenuhi syarat. Angka ini ...
Wawancara
Nico Harjanto: Sistem Mayoritarian Pemilu Legislatif Tak Cocok untuk Indonesia
Sistem pemilu mayoritarian atau yang biasa awam sebut sistem distrik kembali sering disebut dalam evaluasi Pemilu 2014. Tujuan meningkatkan derajat keterwakilan di sistem ...
Wawancara
Titi Anggraini: Kolom Kosong Menghargai dan Membuktikan Elektabilitas Calon Tunggal
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sejak 2011 merekomendasikan kolom kosong diterapkan di pilkada. Melalui publikasi buku “Menata Kembali Pengaturan Pemilukadaâ€, dijelaskan tujuan pilihan ...
Wawancara
Fadli Ramadhanil: Islah Terbatas Tidak Masuk Akal
Salah satu hasil rapat terakhir antara pemerintah, partai, dan penyelenggara pemilu, adalah KPU bisa menerima pencalonan dari partai yang bersengketa jika mereka melakukan ...
Wawancara
Ida Budhiati: Semangat Membatasi Dinasti Politik Tidak Didukung UU
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No 302/KPU/VI/2015 untuk mendefinisikan siapa yang termasuk petahana dan siapa yang tidak termasuk petahana. Tetapi ...
M Afifuddin: Pemilu Akses Bukan Mengistimewakan Disabilitas
Penyandang disabilitas tidak pernah meminta untuk diistimewakan dalam pemilu. Sudah menjadi kewajiban negara menjamin semua masyarakat, yang berhak memberikan suaranya, bisa dengan mudah ...
Wawancara
Mardiana Ahmad: Pemda Tidak Ingin Pakai Standar Pembiayaan KPU
Empat daerah di Sulawesi Selatan belum mencapai kesepakatan anggaran antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pemerintah daerah. Sementara toleransi waktu kejelasan anggaran yang ...
Wawancara
Jimly Asshiddiqie: PKPU Kewenangan KPU, Pemerintah dan DPR Tak Bisa Intervensi
Hasil rapat konsultasi antara Panitia Kerja Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disikapi dengan mempertahankan Peraturan KPU. Sikap KPU ini bertolak belakang dengan ...
Wawancara
Fidel Olin: Permendagri 44/2015 Tidak Memenuhi Kebutuhan Pilkada
Peraturan dalam negeri (Permendagri) dibutuhkan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis dasar penganggaran penyelanggaraan pilkada. Wajarnya, peraturan menteri dalam negeri mengikuti UU yang berlaku, ...
Wawancara
Mustaghfirin: Anggaran Pilkada Belum Ada, Tahapan Sudah Dimulai
Memasuki tahapan seleksi penerimaan panitia penyelengara pilkada, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota belum ada kejelasan anggaran. Salah satunya KPU Kabupaten Pemalang, Jawa ...
