By Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program sosial-ekonomi berskala nasional yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan yang (katanya) sehat dan bernutrisi secara cuma-cuma kepada masyarakat tertentu guna meningkatkan kualitas SDM.
Program MBG bukanlah kebijakan populis biasa. Sejak programnya resmi dijalankan pada 2025, program ini langsung menarik perhatian bukan hanya karena skala pelaksanaannya yang masif, namun juga dinilai sebagai cara untuk memperkuat posisi Prabowo agar bisa terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Tak lama setelah diluncurkan, dukungan masyarakat langsung meledak. Data survei Indikator Politik Indonesia per Januari 2025 menunjukkan dukungan luar biasa sebesar 87,1% dan tingkat kepuasan 91,3%. Angka tinggi ini paling tidak membuktikan bahwa masyarakat merasakan manfaat MBG, salah satunya dalam hal kemudahan “makan gratis”.
Namun, tingginya angka kepuasan publik ini tidak berhenti pada urusan pemenuhan gizi semata. Di balik penerimaan masyarakat yang masif tersebut, terselip sebuah rencana besar tentang pembentukan legitimasi kekuasaan dan penguatan modal politik menuju kontestasi masa depan. Popularitas isu yang sangat “menyentuh perut” rakyat ini dipandang oleh para pengamat bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan sebuah instrumen untuk memoles citra kepemimpinan yang “peduli rakyat kecil”.
Kepuasan rakyat yang mencapai angka 91,3% tersebut mampu menjadi tameng bagi Prabowo untuk tetap menjalankan programnya walaupun bisa kita lihat sendiri betapa buruknya tata kelola MBG, mulai dari siswa yang keracunan, kebersihan SPPG, hingga perilaku korupsi di pucuk pimpinan BGN. Kepuasan yang tinggi juga memungkinkan Prabowo mempraktikkan gaya strong leadership dan heroism andalannya. Bayangkan, tiap kali ada kendala atau oknum nakal di lapangan, Presiden tinggal turun langsung ala superhero untuk membereskan masalah sekaligus mempertegas posisinya sebagai pembela kepentingan rakyat di garis depan. Hasilnya? Citranya sebagai pembela rakyat makin mengkilap. Dengan demikian, sangat masuk akal keberhasilan program ini secara bertahap tengah disusun menjadi “tiket emas” yang akan dinilai oleh pemilih di bilik suara pada 2029 mendatang.
Glorifikasi Program
Kita semua tahu bahwa MBG bukan sekadar janji kampanye yang dipenuhi. Program ini boleh disebut “misi kemanusiaan” berskala masif. MBG dilaporkan telah menjangkau 55 juta penerima manfaat. Prabowo dengan bangga mengibaratkan skala ini setara dengan memberi makan delapan kali populasi Singapura setiap hari.
Dengan target menjangkau 80 juta orang pada 2026, termasuk anak sekolah, balita, hingga ibu hamil, kebijakan ini seolah memosisikan negara hadir langsung dalam urusan perut rakyat—sesuatu yang jujur saja, jarang kita lihat di era presiden-presiden sebelumnya.
Prabowo sepertinya paham betul bahwa kampanye paling efektif adalah yang dirasakan langsung di perut rakyat. Menanggapi tuduhan siasat politik, ia secara retoris menyatakan, “Kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya?”, yang menunjukkan sebegitu percaya diri nya Prabowo bahwa hasil nyata akan berujung pada dukungan elektoral alami.
Jebakan Ketergantungan
Pendekatan program populis ini tentunya menciptakan suatu “efek samping” pada masyarakat, yaitu rasa ketergantungan. Jika program ini dianggap sebagai “milik” figur presiden, akan muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa program akan berhenti jika tampuk kepemimpinan berganti. Dengan menyentuh kebutuhan dasar (perut) rakyat secara langsung, bukan tidak mungkin kebijakan ini menjadi langkah strategis yang efektif untuk menjaga suara rakyat tetap “aman” hingga tahun 2029. Banyak masyarakat percaya bahwa MBG membantu menciptakan jutaan lapangan kerja (walau semu atau sementara yang bergantung pada nafas anggaran negara), yang secara tidak langsung menciptakan ketergantungan dan loyalitas ekonomi pemilih terhadap petahana. Simpelnya, MBG tutup = tidak bekerja = tidak ada penghasilan.
Negara yang ideal seharusnya memberdayakan masyarakat agar mampu membeli makan sendiri secara mandiri melalui pembukaan lapangan kerja riil dan keadilan ekonomi. Namun, populisme sering kali lebih nyaman memelihara ketergantungan agar loyalitas tetap terjaga, bukan? Apakah etis jika menggunakan hak paling dasar manusia sebagai komoditas kekuasaan?
Pada akhirnya, besarnya angka kepuasan publik terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapkan kita pada sebuah refleksi mendasar mengenai hakikat kedaulatan pemilih dalam lanskap demokrasi kita. Di sinilah letak paradoks dari populisme MBG yang dijalankan oleh Prabowo. Di satu sisi, program ini adalah sebuah “misi mulia” yang berdampak nyata bagi jutaan anak serta keluarga miskin di Indonesia. Namun di sisi lain, secara politik, ia bekerja sebagai instrumen penjinakan nalar kritis masyarakat.
Saat “politik perut” ini berhasil dipersonifikasikan secara tunggal pada figur Presiden, institusi demokrasi kita kembali mengalami kemunduran di mana masyarakat selalu mendambakan sosok “Ratu Adil” yang datang membawa bantuan logistik secara cuma-cuma, alih-alih menuntut penguatan sistem hukum dan keadilan ekonomi yang jauh dari satu figur.
Ketika kebutuhan dasar (pangan) dimasukkan secara masif ke dalam strategi elektoral, batasan antara “kewajiban negara” dan “kebaikan hati penguasa” menjadi kabur. Apakah pada 2029 nanti pemilih kita benar-benar berdaulat secara rasional dan ideologis, ataukah kedaulatan itu menyusut sebatas jaminan isi ompreng setiap hari?
Rakyat mulai bergeser cara pandangnya: tidak lagi menilai pemimpin dari gagasan besar atau integritas, tapi dari siapa yang paling rajin mengisi perut mereka. Ketika perut yang mengendalikan suara, maka diskursus substansial seperti hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan kebebasan sipil terancam terpinggirkan karena dianggap tidak “mengenyangkan”. Rakyat harus disadarkan bahwa program MBG adalah hak konstitusional yang dibiayai oleh keringat pajak mereka sendiri, bukan sedekah dari kebaikan hati seorang Presiden.
Terakhir, jika pemerintah benar-benar tulus ingin memperbaiki gizi anak bangsa dan tidak ingin dicap berburu investasi elektoral untuk 2029, maka tata kelola program ini harus dirombak secara menyeluruh. Mulai dari formulasi kebijakan di pusat hingga ke detail permukaan kotak ompreng yang dibagikan. []
ZAKI ALBAR SETIYANTONO
Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
Comments