Di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, termuat aturan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak diperbolehkan berkampanye untuk kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Aturan ini berangkat dari pemahaman KPU bahwa …
Read More »Berita
KPU Setujui 5 Usulan DPR terkait Penataan Dapil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan konsultasi sebanyak dua kali kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang daerah pemilihan (dapil) anggota DPR provinsi dan kabupaten/kota. Pada rapat konsultasi pertama (26/3), DPR mengusulkan 23 perubahan dapil. KPU …
Read More »Sengkarut Pilkada Mimika, Penyelenggara Pemilu Dinilai Bermasalah
Lolosnya empat pasangan calon (paslon) dari verifikasi administrasi jalur perseorangan di Pilkada Mimika dinilai tak logis. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), baru 25 persen warga Mimika yang merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Sedangkan, …
Read More »Jumlah DPS di 16 Provinsi, Jawa Barat Tertinggi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub), satu provinsi, yakni Papua, belum menetapkan DPS. Berikut jumlah DPS di 16 provinsi. Sumatera Utara (Sumut) 9.202.967. Sumatera Selatan (Sumsel) 5.700.862. Riau …
Read More »Partai Baru Minta KPU Segera Keluarkan PKPU Pencalonan Anggota Legislatif
Pada diskusi “Geliat Partai Baru pada Pilpres 2019” yang diadakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Berkarya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat …
Read More »Partai Baru: PKPU Tak Boleh Larang Partai Baru Kampanyekan Paslon Presiden-Wakil Presiden
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai politik dan gabungan partai politik mesti memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen untuk mengusung calon. Pasal ini akan diturunkan ke dalam Peraturan Komisi …
Read More »Jika Pilkada di Seluruh Daerah, Tak Ada Cukup Psikiater untuk Periksa Kesehatan Jiwa
Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora, mengatakan bahwa jumlah psikiater tak cukup untuk memeriksa kesehatan jiwa untuk kepentingan pemilu atau pilkada jika dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, jumlah psikiater belum mencapai seribu …
Read More »Bawaslu Telah Panggil Perindo Terkait Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Stasiun TV
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, telah mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa (20/3), terkait pemanggilan Perindo atas kasus pelanggaran kampanye di stasiun televisi miliki Hary Tanoe. Bawaslu menjelaskan bahwa kampanye, …
Read More »Tata Kelola Partai Politik Jadi Akar Persoalan Pilkada, Perlukah Akreditasi?
Belakangan muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme Pilkada langsung kepada proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasannya, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah berkualitas, menimbulkan konflik berkepanjangan, dan menjadi ajang jual beli Sumber Daya Alam (SDA) dan bagi-bagi proyek kepada …
Read More »Partai Baru Nilai PKPU Kampanye Pemilu 2019 Tak Adil
Empat partai baru di Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), menilai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 tak adil terhadap partai politik baru. …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal