Berita

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) memperburuk citra Indonesia sebagai negara presidensial. Bahkan, adanya Perppu mengkonfirmasi kebenaran Global Democracy Index yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi dan indeks kebebasan di negara-negara yang menganut sistem presidensial buruk. Sistem presidensial disalahpahami …

Keterlambatan pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilu menyebabkan hanya tersisa waktu satu minggu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) guna penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Padahal, UU Pemilu belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan belum dimasukkan ke dalam lembaran …

Pembaca adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau petugas adhoc? Berhati-hatilah! Sebab, Undang-Undang (UU) Pemilu memberikan sanksi pidana penjara dan denda kepada yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Pasal 512 dinyatakan …

Jumlah anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan. Jumlah anggota KPU provinsi sebanyak lima atau tujuh orang. Sementara jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang. Penetapan jumlah tersebut berdasarkan tiga kriteria. “Penetapan jumlah anggota KPU provinsi …

Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan menegaskan bahwa tahapan pemilu serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya pada rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Pemilu Serentak diselenggarakan pada 17 April …

Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara Pemilu 2019 disepakati digelar pada April 2019. Maka tahapan pemilu harus dimulai bulan Agustus …

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang diklaim menunjukkan kepatuhan pemerintah dan partai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-undang Dasar. UU Pemilu yang baru saja disahkan menjadi landasan pelaksanaan pemilu serentak yang diamanatkan MK. “Dengan telah disahkannya RUU Pemilu …

Syarat usia penyelenggara pemilu ad hoc diturunkan menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun. Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS, Panitia Pemilihan …

Dua peraturan di UU Pemilu dinilai melemahkan sistem presidensial dan meningkatkan potensi terjadinya politik transaksional. Peraturan pertama yakni syarat pencalonan presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi parlemen atau 25 persen dari perolehan suara pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Aturan ini …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat sehingga tak lebih menjamin penyelenggaraan pemilu yang harus …