Berita

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan dengan ditolaknya permohonan PHPU Pilpres membuktikan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu keluar dari kerangka hukum yang didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu merupakan imbas dari keputusan tidak …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi masih banyak mempertimbangkan selisih suara dalam peradilan perselisihan hasil pemilu. Sifat mahkamah kalkulator ini tergambar dari kasus bantuan sosial penyelenggara negara yang diduga jadi bagian dari pemenangan pemilu. Selebihnya, ada sejumlah …

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, sebanyak 138 dari 580 yang diproyeksikan menjadi anggota DPR terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Hal itu disampaikan dalam “Peluncuran Dashboard ‘Parlemen Kita’ dan Talkshow …

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporannya menemukan, hanya sebanyak 15 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024 yang diproyeksikan terpilih berusia di bawah 40 tahun. Angka tersebut menurun dibandingkan pemilu sebelumnya yang mencapai 16 persen. Dari 87/580 …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu Presiden 2024. Sesuai Pasal 4 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024, penetapan pasangan presiden dan wakil presiden dilakukan paling lambat 3 hari setelah …

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi alat legitimasi pembusukan demokrasi dan hukum negara. Hal itu imbas tidak ditemukannya fakta hukum terkait kecurangan pemilu pada Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2024. MK dianggap gagal sebagai penjaga …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ingatkan bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bulat. Karena terdapat tiga hakim konstitusi yakni, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap lima hakim …

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat telah menerima lebih dari 217 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama tahun 2024. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat karena masih berjalannya proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (PHPU Pilpres) yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Isi pertimbangan putusan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dianggap memiliki banyak kesamaan dengan pertimbangan putusan gugatan Anies-Muhaimin (AMIN) …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden (PHPU Presiden) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah menilai permohonan pasangan calon nomor urut 01 tidak beralasan menurut hukum …