Berita

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menilai, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal beresiko melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemantauan audit sosial KPI Jateng pada tahun 2021 kasus pernikahan dini di Jateng mencapai 9,75%, terjadi 169 kasus di Kendal, …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Kalimantan Timur berkolaborasi bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) mengenai perlindungan terhadap anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme audit sosial untuk melihat …

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tidak cukup disidangkan selama 14 hari, karena bobot dugaan kecurangan yang terjadi sangat besar. Menurutnya, Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019, karena saat ini sengketa …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ketua dan anggota KPU RI. Perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 yang diadukan Rico Nurfiansyah mendalilkan ketua dan anggota KPU tidak akuntabel dan profesional karena adanya …

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat. YASMIB menilai kurang terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi masalah utama selain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang stunting. “Kolaborasi …

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) DKI Jakarta menyoroti kurang efektifnya penanganan stunting di DKI Jakarta, baik dalam implementasi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanganan stunting juga dinilai masih minim, dari sekian banyak aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dinilai belum terealisasi dengan baik, karena belum sepenuhnya diterapkan di …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Mahlizah karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Mahlizah dinilai tidak memahami dan mengabaikan peraturan Badan Kepagawaian Negara (BKN) terkait kontrak …

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) STH Jentera, Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kebenaran substansif untuk terkuak. Menurutnya hukum acara PHPU Pilpres 2024 menyulitkan para pihak untuk memaparkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, …

Temuan audit sosial yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur tidak hanya kegiatan ilegal semata namun juga terorganisir, melibatkan individu yang memiliki pengaruh baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain …