Berita
KPI Jateng Dorong Pemprov Tangani Lonjakan Pernikahan Dini di Kendal
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menilai, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal beresiko melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemantauan audit sosial ...
Berita
KPI Kaltim Dorong Partisipasi Masyarakat Wujudkan Kota Layak Anak
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Kalimantan Timur berkolaborasi bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) mengenai perlindungan ...
Berita
PHPU Pilpres Tak Cukup Hanya 14 Hari
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tidak cukup disidangkan selama 14 hari, karena bobot ...
Berita
DKPP Gelar Pemeriksaan Lanjutan KPU Atas Dugaan Kebocoran Data
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ketua dan anggota KPU RI. Perkara ...
Berita
YASMIB: Perlu Pelibatan Masyarakat dalam Penanganan Stunting di Sulbar
Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat. YASMIB menilai ...
Berita
KOPEL Jakarta Soroti Kurang Efektifnya Penanganan Stunting di Ibu Kota
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) DKI Jakarta menyoroti kurang efektifnya penanganan stunting di DKI Jakarta, baik dalam implementasi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat ...
Berita
AJI Kota Kupang Desak Pemda Perhatikan Penyandang Disabilitas
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 ...
Berita
DKPP Jatuhkan Pemberhentian Sementara Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Mahlizah karena terbukti melakukan pelanggaran Kode ...
Berita
Hukum Acara PHPU Membatasi Terkuaknya Kebenaran Substansif
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) STH Jentera, Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kebenaran substansif untuk ...
Berita
Jatam Kaltim Rekomendasikan Bentuk Satgas Penanganan Tambang Ilegal di Kaltim
Temuan audit sosial yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur tidak hanya kegiatan ...













