By Modernisasi tata kelola mulai dilakukan sejumlah partai politik di Indonesia. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan sejumlah partai kini membangun sistem organisasi berbasis digital. Salah satu aspek yang mulai mengalami pembenahan ialah derajat kesisteman dalam pengelolaan partai. memperbaiki pola kaderisasi, hingga mulai menerapkan mekanisme merit dalam sirkulasi kepemimpinan.
“Beberapa partai mulai memodernisasi pengelolaan organisasinya dengan sistem digital,” ujar Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mouliza Donn dalam diskusi bertajuk Menuju Partai Politik Modern di Jakarta, Senin (25/5).
Donna mencontohkan, salah satu partai telah memiliki instrumen pemantauan kinerja kader secara real-time, yang memungkinkan pimpinan partai melacak aktivitas pengurus dan anggota hingga tingkat daerah, termasuk penggunaan anggaran dan capaian kerja masing-masing kader. Melalui sistem itu, kinerja anggota fraksi hingga pengurus di level DPD, DPC, dan DPW dapat dipantau secara langsung.
“Bahkan, sistem secara otomatis mengirimkan pengingat melalui WhatsApp maupun SMS kepada kader yang dinilai belum memenuhi target kerja. Dengan mekanisme semacam ini, ruang manipulasi laporan di tingkat daerah menjadi semakin sempit,” ujarnya.
Selain itu perubahan juga mulai terlihat dalam pola kaderisasi. Sejumlah partai disebut mulai menyusun kurikulum dan silabus teknis agar pendidikan kader tidak lagi berjalan sporadis atau sekadar menjadi forum seremonial. Donna menambahkan, beberapa partai juuga mulai menerapkan mekanisme merit dalam proses sirkulasi kepemimpinan daerah.
“Calon ketua partai di tingkat daerah, misalnya, harus melewati tahapan presentasi dan uji kompetensi sebelum ditetapkan. Prosesnya cukup ketat, ada presentasi dan tanya jawab, mirip sidang proposal skripsi,” kata Donna.
BRIN juga menemukan adanya perluasan program pendidikan politik untuk kelompok muda dan pelajar melalui pola pemondokan atau pelatihan berkala. Di tingkat elite, mulai tumbuh kesadaran bahwa partai tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada figur tunggal atau karisma satu tokoh.
Meski demikian, Donna menilai pembenahan di tingkat pusat belum sepenuhnya berjalan searah dengan kondisi di daerah. Dalam riset paralel BRIN di tingkat lokal, demokrasi internal partai masih menghadapi banyak persoalan, terutama terkait sirkulasi elite dan promosi jabatan kader. Menurutnya, sebagian besar partai belum memiliki instrumen objektif untuk mengukur jenjang kaderisasi sebagai dasar promosi jabatan, baik di internal partai maupun dalam pengisian jabatan publik.
Selain persoalan promosi kader, BRIN juga mencatat materi kaderisasi partai masih didominasi isu pragmatis seperti strategi pemenangan pemilu atau isu politik jangka pendek. Kondisi serupa terjadi pada keterlibatan perempuan di internal partai. Menurut BRIN, partisipasi kader perempuan masih bersifat administratif untuk memenuhi kuota elektoral, belum diarahkan pada penguatan peran substantif dalam pengambilan keputusan politik. []
Comments