Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati kontrak pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I di Kantor LKPP (18/09). Ketua LKPP, Hendrar Prihadi dalam sambutannya menerangkan, melalui kerja sama ini, belanja kebutuhan logistik, kampanye, dan alat …

Integritas informasi Pemilu 2024 di media sosial harus dijamin. Informasi bukan hanya harus benar dan akurat tapi juga bisa terbuka menjamin integritas peserta pemilu dalam menyampaikan isu yang diminati pemilih muda. Informasi pemilu yang berintegritas akan mendukung pemilih berdaulat sebagai …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Tiktok Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjaga informasi Pemilu 2024 yang berintegritas. Kedua lembaga ini berharap pemilih muda dan pemilih pemula bisa mendapat informasi pemilu yang sehat, tanpa hoaks, fitnah, dan penyimpangan suku, …

Sebanyak sembilan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) disabilitas ada dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024. Bacaleg disabilitas ini terdiri dari tujuh orang disabilitas fisik, satu orang disabilitas sensorik netra, dan satu orang disabilitas sensorik rungu. Komisi …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan penunjukan tim seleksi Bawaslu di daerah oleh komisioner pusat rawan konflik kepentingan. Peneliti Perludem Kahfi A. Hafiz mengatakan hal itu menjadi celah terjadinya kecurangan pada tahapan seleksi Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota. …

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,  jumlah pemilih ialah sebanyak 204.807.222 jiwa. Angka ini bertambah 12.036.611 pemilih atau 6,24 persen dari Pemilu 2019, …

Pelanggaran penyalahgunaan anak dalam ranah politik praktis masih ditemukan hingga saat ini, baik yang terlibat langsung maupun tidak langung. Berkaca pada beberapa kali pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2020 ada beberapa kasus …

Perbedaan usia anak yang terdapat dalam Undang Undang (UU) 35 Tahun 2014 tentang Anak dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor  11 tentang Partai Politik sempat disoal Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Aturan yang …

Keterlibatan anak dalam ranah politik praktis jelas dilarang. Bahkan hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, baik yang bersifat vertikal ataupun lembaga horizontal. Beberapa regulasi tersebut antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …

Pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia sebagai miniatur demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dinilai belum ramah anak. Kondisi tersebut tercermin dari semrawutnya regulasi dan sistem kepemiluan yang ada. Cerminan masih belum beresnya regulasi kepemiluan dengan hak anak terlihat dari terjadinya gap …