Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) semakin kesasar. Hal tersebut buntut dari putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan ...

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Mahkamah Konstitusi (MK) inkonsisten dan serampangan dalam merumuskan putusan mengenasi syarat usia pencalonan presiden/wakil presiden. MK yang tidak berwewenang ...

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan presiden/wakil presiden. Usia minimal 40 tahun bisa tidak dipenuhi dalam pencalonan pemilu presiden jika seseorang ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 belum cukup baik mengatur kampanye di media sosial. KPU masih mengatur kampanye di media sosial ...

Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas pencegahan dan penindakan disinformasi Pemilu 2024. Kedua belah pihak ...

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara politisi ...

Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang ...

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada ...

Pemilu 2024 mendatang menjadi momentum untuk memilih calon presiden yang bisa melindungi kebebasan sipil. Pemilu serentak ini pun merupakan momen untuk memilih calon ...

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Nomor 7 ...