April 3, 2026

Berita

Mayoritas Pemilih Tak Ingin Pilpres Pileg Pilkada Serentak di 2024

Mayoritas pemilih menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan pada waktu berbeda dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini berbeda dengan sikap mayoritas partai di parlemen dan Pemerintah yang menginginkan agar Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan …

Read More »

Party ID Rendah, Pemilih Merasa Lebih Terwakili oleh Anggota DPR, Bukan Partai

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa ada partai …

Read More »

Dua Opsi Pengganti Kepala Daerah Jika Pilkada Serentak 2024

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan mengemukakan dua opsi pengganti kepala daerah definitif apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai UU Pilkada, yakni pada November 2024. Opsi pertama, sesuai Pasal 201 UU Pilkada No.10/2016, digantikan oleh Penjabat. Menurut Djohan, tak ada masalah …

Read More »

Penolakan Kudeta Myanmar Makin Menguat

Organisasi masyarakat sipil regional Asia makin bertambah banyak menolak kudeta oleh militer Myanmar (Tatmadaw). Melalui rilis Asia Network for Free Election (ANFREL) per 3/2 di Bangkok, setidaknya ada 46 organisasi pemilu dan hak asasi manusia lintas negara yang bergabung untuk …

Read More »

ANFREL: Hentikan Kudeta Myanmar, Selesaikan Perselisihan di Peradilan Pemilu!

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mengutuk angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang melakukan kudeta pemerintahan juga penculikan dan penahanan terhadap lawan politik (Bangkok, 2/2). Organisasi pemantau pemilu regional Asia ini mendesak Tatmadaw untuk membebaskan para tahanan dan segala kecurangan pemilu …

Read More »

Kekacauan Elektoral Jika Pilpres Pileg Pilkada di 2024

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memprediksi terjadinya kekacauan elektoral apabila desain keserentakkan Pilkada dan pemilu dipertahankan sebagaimana rumusan di Undang-Undang (UU) Pilkada No.10/2016. Pemilu Serentak 2019 dengan kompleksitas lima surat suara memakan korban hingga …

Read More »

Kasus Hoaks Didalilkan di Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Berdasarkan pembacaan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap 132 permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), 4 permohonan diantaranya mendalilkan serangan hoaks terhadap pencalonannya. 4 permohonan tersebut diajukan terkait Pilkada Sumatera Barat, Pilkada Kalimantan Tengah, Pilkada Kota Surabaya, dan …

Read More »

Kasus Pilkada Sumbar, MK Diminta Periksa Proses Penanganan Hukum yang Didalilkan

Pasangan calon (paslon) Mulyadi-Ali Mukhni di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, Mulyadi-Ali Mukhni mendalilkan adanya penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menyebabkan kerugian pada dirinya sebagai …

Read More »

Transformasi Bawaslu Usulan NHS dan Ramlan Surbakti

Transformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu banyak diusulkan oleh para akademisi dan pegiat pemilu. Salah satunya mantan Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini. Pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh DPR RI pada …

Read More »

Ilham Saputra Plt Ketua KPU RI

Jumat (15/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Pada konferensi pers tersebut, diumumkan bahwa KPU telah menarik Arief Budiman dari jabatan ketua KPU RI, dan mengangkat Ilham Saputra sebagai Pelaksana tugas …

Read More »