Berita
Pengawas TPS Sudah Dilantik, Namun Masih Kurang 7 Persen
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Bawaslu telah melantik pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...
Berita
Election Visit Pemilu 2019, 60 Lembaga Dalam dan Luar Negeri Telah Terkonfirmasi Hadir
Dalam rangka Election Visit Program (EVP) Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang 31 lembaga/kementerian pemerintah Indonesia, 18 universitas, 18 lembaga masyarakat ...
Berita
KIPP: Ada Temuan Dugaan Ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri
Dari pemantauan yang dilakukan selama masa kampanye, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menemukan beberapa temuan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional ...
Berita
MK: Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Telah Rasional
Tiga mantan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dua mantan pengawas tingkat kabupaten mengajukan uji materi atas Pasal 92 huruf c ...
Berita
Batas Waktu Penghitungan Suara di TPS Diperpanjang Hingga 12 Jam
Pasal 383 ayat (2) yang berisi norma bahwa ketentuan penghitungan surat suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional ...
Berita
Surat Pindah Memilih Kini Bisa Diurus Hingga H-7 Hari Pemungutan Suara
Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara hukum sehingga harus ...
Berita
MK: Pemilih Pindahan Dapat Semua Surat Suara Tak Sesuai Konsep Keterwakilan
Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu digugat oleh dua orang mahasiswa rantau, yakni Joni Iskandar dan Roni Alfian Saritonga sebagai pemohon perkara ...
Berita
Politik Uang, Saat Kultur Tak Enakan Mesti Dikompatibelkan dengan Konteks Pemilu
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk ...
Berita
Putusan Bawaslu Tanjung Balai Buka Ruang Semua Orang Bisa Ditindak Politik Uang
Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua ...
Berita
Integrity: Para Pihak Tak Keberatan Syarat Wajib KTP El Dibatalkan
Selasa (26/3), pemohon perkara uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Perkara No.20/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pleno yang digelar pada Senin (25/3) di gedung ...














