Tag Archives: pilkada

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang amat sulit dikelola dan dipahami pemilih karena dalam satu tahun terdapat pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Pemilihan 5 jabatan dalam satu tahun ini akan bertambah pada …

Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal tentu saja mengejutkan. Dari  tiga edisi pilkada serentak, 2015, 2017, sampai yang terakhir tahun 2018, kecendrungan daerah yang melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon menunjukkan grafik naik. Berawal …

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, …

Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di wilayah Papua, yang digali dari proses perselisihan hasil pilkada di MK. Terutama menyoroti soal …

Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu. Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata ?, atau ada …

Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah telah menyelesai- kan tahap pendaf- taran dan penetap- an pasangan calon, setelah terlebih dulu diperiksa pemenuhan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini merupakan pilkada serentak yang tidak hanya …

Banyak ditangkapnya kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sebelumnya, alasan diubah pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pilkada langsung, karena anggota DPRD dan (fraksi) partai politik merupakan  kelembagaan korup dan tak dipercayai …

Integritas penyelenggaraan Pilkada 2018 berkeadaan darurat. Pilkada 2018 lebih buruk dibanding pilkada sebelumnya tak hanya karena lebih banyak penangkapan peserta pilkada yang korup tapi juga karena adanya kasus suap dalam keanggotaan penyelenggara pemilu.  Regulasi pemilu dan kelembagaan KPU harus dibenahi …

Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018. Pasalnya, tingkat kerawanan yang …

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkirakan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pemilihan teraman dalam pemilikan kepala daerah serentak 2018. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dalam pilkada tahun depan dihitung dari sejumlah variabel, seperti penyelenggaraan, kontestasi, …