Tag Archives: RUU Pemilu

Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memuat ketentuan partai politik peserta pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan di kepengurusan partai. Ketentuan ini perlu disikapi positif secepat mungkin bagi perempuan masuk dan aktif di partai. Partai membutuhkan calon perempuan karena …

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi …

Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai …

21 November 2016, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru terbentuk. Semakin sedikit waktu pembahasan berdasar 22 bulan kebutuhan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019. UU Pemilu harus segera dipastikan untuk pembuatan peraturan pelaksana oleh penyelenggara pemilu. Berikut Rancangan …

Dalam menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, pemerintah terkesan buru-buru. Beberapa pasal masih mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menemukan 22 pasal yang inkonstitusional dan berpotensi diuji materi kembali ke MK. Pasal-pasal inkonstitusional itu ditemukan setelah KoDe …

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU dapat diselesaikan tepat waktu dan menutup berbagai kekurangan. “Pansus harus segera menetapkan agenda pembahasan pasal-pasal krusial, sebab pasal …

Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang …

Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini dinilai hanya akan menambah beban negara. “Bagaimana menggaji 530 pengawas pemilu di seluruh kabupaten/kota? …

JAKARTA, KOMPAS — Di balik terpilihnya pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, ada agenda bersama dari mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Dengan dukungan mayoritas fraksi, perjuangan merealisasikan agenda tersebut berpeluang besar …

JAKARTA — Pembahasan poin-poin krusial di Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu diusulkan dibahas terpisah. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian dari Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Berbagai poin yang sudah disepakati …