Tag Archives: RUU Pemilu

Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per tahun. Jika ditambah 19 kursi, biaya yang dibutuhkan menjadi 38 milyar per tahun. Ahmad Riza Patria, pimpinan …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini didapat dari simulasi yang dilakukan bersama pemerintah. Simulasi tersebut menyebut ada 19 kursi yang mesti direalokasi—19 kursi …

Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua yang aktif berkomentar isinya menolak penambahan, ada yang ingin mengurangi kursi bahkan membubarkan DPR. “Tidak perlu, yang …

Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung jawab parpol, bukan dengan dibebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui …

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah dapat merealokasi kursi dari daerah pemilihan yang keterwakilannya …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini disetujui semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Kampanye yang dapat …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi satu-satunya fraksi yang tak setuju mempermanenkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Malah, FPDIP berpendapat KPU Kabupaten/Kota adhoc, Bawaslu RI-Kabupaten/Kota adhoc (sementara atau hanya di tahun pemilu). “KPU permanen sampai …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju kelembagaan penyelenggara pemilu permanen hingga kabupaten/kota. Ini tak hanya berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jadi kita tetapkan ya, KPU dan Bawaslu permanen sampai …

9 dari 10 fraksi partai politik di parlemen setuju “sudah/pernah kawin” di bawah umur jadi syarat memilih. Dengan ini, DPR berarti mempertahankan pelegalan perkawinan di bawah umur dalam undang-undang pemilu. “Saya tidak melihat ini (sudah/pernah kawin) sebagai permasalahan,” kata anggota …