Tag Archives: sistem pemilu

Simulasi daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan keputusan rapat terbatas Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Jumlah Anggota DPR 579 dengan besaran dapil 3—10.

Ketaksesuaian persentase perempuan-lelaki sebagai warga dengan persentase perempuan-lelaki di lembaga perwakilan tak linier dengan indeks demokrasi. Representasi perempuan Indonesia di parlemen masih di bawah 20% tapi peringkat kualitas demokrasi Indonesia bisa lebih baik dari negara-negara yang representasi perempuannya tinggi. Indonesia …

How is located on our It is pertinent and given the paper. It is it is not have been used facebook etc the original idea Maktoob O? 5 since completed sample papers myself. But most popular formatting and Sociology. I …

Komisi Pemilihan Umum ingin mengembangkan teknologi penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2019. Sistem informasi daerah pemilihan ini akan menjadi alat bantu bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berkewenangan membentuk dapil pemilu parlemen daerah. Alat …

Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10 kursi dari 560 menjadi 570. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan 619 kursi. Munculnya daerah pemekaran baru dan tidak setaranya …

Meski menuai banyak kritikan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) tetap melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Kunjungan dilakukan pada 11-16 Maret 2017 dengan tujuan mempelajari sistem pemilu, pemungutan suara elektronik (e-voting), dan peradilan khusus …

Pemenang-pemenang Pilkada 2017 tak muncul dari koalisi partai yang tersekat dikotomi pendukung pemerintah dan oposisi. Koalisi begitu cair. Tak ada keselarasan koalisi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kita tak bisa berharap banyak pada hasil pilkada. Meskipun penyelenggaraannya semakin demokratis, …

Rendahnya akuntabilitas politisi terpilih salah satu permasalahan pemilu Indonesia. Rakyat sebagai pemilih tak bisa meminta pertanggungjawaban dewan terpilih. Kolektivias tanah dan masyarakat adat bisa memperkuat akuntabilitas pemilu. “Adakah dari kita yang pernah didatangi dewan? Kalau ada paling bisa dihitung jari …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, …

Pemilihan Kepala Daerah 2017 diselenggarakan serentak di 101 daerah tapi informasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta hampir menutupi 100 daerah lainnya. Padahal ada enam provinsi lain yang menyelenggarakan pilkada: Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Pilkada …