Kliping Berita

Mendagri-Intelkam Polri Bahas Pilkada

0

JAKARTA — Intelkam Mabes Polri lakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pertemuan tersebut membahas peri hal peran intelijen dalam menghadapi pilkada 2017.

Tjahjo mengatakan, pihaknya diundang oleh Kabaintelkam Polri Komjen Lutfi Lubianto. Materi yang dibahas, kata dia, adalah peran para intelijen di Mabes Polri maupun di polda-polda untuk melaku kan koordinasi dan sinkronisasi mengenai pilkada.

“Tadi saya sampaikan, agar mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika aktivitas daerah itu (yang melangsungkan pilkada),” ujar Tjahjo, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/11).

Misalnya, menurut Tjahjo perihal perencanaan anggaran, dana hibah, dana bantuan sosial, termasuk masalah yang berkaitan dengan distribusi dan pajak. Ini yang harus menjadi perhatian dari jaringan Intelijen tersebut.

Bukan hanya itu, sambung Tjahjo, perihal daerah yang rawan korupsi juga harus dikoordinasikan. Termasuk bila ditemukan juga adanya masalah utama seperti radikalisme dan terorisme.

“Ini yang saya kira perlu kerja sama dan sinergi, perlu juga inova si, baik kepala daerah maupun jajaran intelijen ke polisian yang menjadi ujung tombaknya,” ungkap dia. (mabruroh)

http://epaper.republika.co.id/main

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).

RUU Pemilu Harus Perjelas Posisi DPD

Previous article

Poin Krusial RUU Pemilu Dibahas Terpisah

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *