Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam tindakan Polda Metro Jaya yang menangkap ratusan massa aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI. TAUD menilai penangkapan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada dugaan tindak pidana dan alat bukti yang jelas.
Dalam keterangannya, TAUD mengungkapkan bahwa sejumlah orang yang ditangkap bukan hanya peserta aksi, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Bahkan, terdapat orang yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi May Day, tetapi turut menjadi korban penangkapan.
TAUD menilai penangkapan tersebut lebih didasarkan pada kecurigaan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang berada di sekitar lokasi aksi. Penilaian itu juga tercermin dalam pernyataan Polda Metro Jaya saat konferensi pers yang menyebut adanya indikasi kelompok tertentu hendak menyusupi aksi damai buruh dengan agenda di luar kepentingan kelompok buruh.
“Penilaian semacam itu tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan. Aparat kepolisian seharusnya memiliki dugaan kuat mengenai tindak pidana yang dilakukan seseorang sebelum mengambil tindakan paksa,” tegas TAUD (1/5).
TAUD juga menilai tindakan kepolisian tersebut mengabaikan ketentuan hukum acara pidana. Merujuk Pasal 94 KUHAP, penangkapan harus didasarkan pada dugaan tindak pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Namun, dalam penanganan massa aksi May Day 2026, penangkapan justru dilakukan berdasarkan asumsi dan kecurigaan terhadap peserta aksi.
Selain penangkapan, TAUD menerima pengaduan mengenai penggeledahan dan penyitaan barang milik peserta aksi di sejumlah lokasi, termasuk stasiun dan ruang publik lainnya.
TAUD menilai tindakan tersebut perlu dipertanggungjawabkan karena penggeledahan dan penyitaan merupakan bentuk upaya paksa yang harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum. Pasal 41 KUHAP, misalnya, mengatur kewajiban penyidik untuk terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada tersangka.
Ketidakjelasan prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dinilai berpotensi melanggar hak-hak peserta aksi. TAUD juga mengkritik kepolisian yang dinilai belum menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana, meskipun KUHAP baru telah dibahas dan disepakati bersama.
Atas berbagai dugaan pelanggaran tersebut, TAUD mendesak Kapolda Metro Jaya segera menghentikan pemeriksaan dan seluruh upaya paksa yang dinilai ilegal serta membebaskan orang-orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang.
TAUD juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan investigasi dan pengawasan terhadap tindakan Polda Metro Jaya. Selain itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya didesak melakukan pencarian fakta dan menindak anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun hukum acara pidana. []









Comments