Koalisi masyarakat sipil mendorong perubahan desain pemilu melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hasil kodifikasi. Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Pemilu kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Jakarta (12/11).
Draf yang disusun koalisi tersebut terdiri atas 726 pasal yang terbagi dalam enam buku, meliputi ketentuan umum, aktor pemilu, pelaksanaan atau tahapan penyelenggaraan, penegakan hukum pemilu, sanksi, dan Penutup. Koalisi mendorong penyatuan berbagai pengaturan kepemiluan ke dalam satu undang-undang yang terintegrasi, termasuk pengaturan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Secara substansi, usulan koalisi mencakup delapan isu utama, yakni sistem pemilu, manajemen penyelenggaraan pemilu, keterwakilan perempuan, penegakan hukum pemilu, dana kampanye, aksesibilitas dan inklusivitas, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengaturan media sosial dan kecerdasan artifisial (AI).
Ubah Sistem Pemilu dan Hapus Ambang Batas
Dalam aspek sistem pemilu, koalisi mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Koalisi merekomendasikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa persyaratan ambang batas pencalonan. Selain itu, koalisi juga menawarkan pembatasan jumlah partai politik dalam koalisi pengusung maksimal 30 persen dari jumlah partai peserta pemilu.
Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama, menjelaskan bahwa penghapusan ambang batas parlemen juga menjadi bagian dari usulan koalisi. Ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dinilai tidak terbukti menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, tetapi justru menyebabkan suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi.
“Ambang batas parlemen tidak terbukti menyederhanakan jumlah partai di DPR, tetapi menyebabkan jutaan suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi,” jelas Heroik.
Usulan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya.
Koalisi juga mengusulkan perubahan sistem pemilihan anggota legislatif menggunakan Mixed Member Proportional (MMP). Melalui sistem ini, alokasi kursi DPR dibagi menjadi dua bagian, yakni 50 persen melalui daftar partai tertutup dan 50 persen melalui dapil berwakil tunggal. Heroik menjelaskan, dengan MMP pemilih memiliki dua pilihan dalam satu surat suara, yaitu memilih partai politik dan memilih calon anggota legislatif secara langsung. Suara partai menentukan perolehan kursi melalui daftar tertutup berdasarkan nomor urut yang disusun partai, sedangkan suara calon menentukan keterpilihan melalui mekanisme suara terbanyak.
Pangkas Tahapan Pemilu dan Ubah Desain Kelembagaan
Tidak hanya menyasar sistem pemilu, koalisi juga mengusulkan perubahan dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah pemangkasan tahapan inti penyelenggaraan pemilu dari semula 20 bulan menjadi 12 bulan.
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut ditujukan untuk membuat penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Koalisi mengusulkan tahapan pemilu dibagi menjadi empat bagian, yakni persiapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
Selain itu, penentuan dapil diusulkan mengikuti siklus sensus penduduk dan tidak lagi dilakukan setiap penyelenggaraan pemilu. Pemutakhiran daftar pemilih juga didorong berlangsung secara berkelanjutan sehingga tidak lagi menjadi bagian dari tahapan inti pemilu.
Dalam aspek kelembagaan, koalisi tetap mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jumlah anggota KPU diusulkan sebanyak tujuh orang di tingkat pusat dan lima orang di tingkat daerah.
Sementara itu, koalisi mengusulkan perubahan kelembagaan pengawasan pemilu dengan mengganti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu). Lembaga ini dirancang untuk menangani pelanggaran administrasi, sengketa proses pemilu, serta pelanggaran dana kampanye.
Untuk memastikan proses rekrutmen penyelenggara pemilu berlangsung terbuka, koalisi juga mengusulkan pembentukan tim seleksi berjumlah 13 orang yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Komposisi tim seleksi tersebut harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Tim seleksi bertugas menyeleksi penyelenggara pemilu.
“Dalam rangka memastikan kemandirian, diproses melalui tim seleksi berkualitas yang diusulkan DPR dan Pemerintah,” ujar Hadar.
Koalisi juga mendorong agar rekrutmen anggota DKPP dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Adapun seleksi anggota KPU dan Badilu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota diusulkan berlangsung secara serentak.
Perkuat Keterwakilan Perempuan dan Cegah Kekerasan Politik
Persoalan keterwakilan perempuan turut menjadi perhatian dalam rancangan kodifikasi UU Pemilu. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), Hurriyah, menyebut masih terjadi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi perempuan untuk memasuki ruang politik. Menurutnya, perempuan masih mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis dalam politik.
“Kondisi tersebut tidak terlepas dari mekanisme politik yang belum ramah terhadap perempuan serta budaya patriarki yang membuat perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender,” kata Hurriyah.
Untuk mengatasinya, koalisi mengusulkan penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dari hulu hingga hilir, mulai dari kepengurusan partai politik, pencalonan, hingga kelembagaan penyelenggara pemilu. Sementara dalam kepengurusan partai politik, koalisi mengusulkan kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di seluruh tingkatan sebagai salah satu syarat menjadi peserta pemilu.
Kebijakan afirmasi juga diusulkan berlaku dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Koalisi mendorong paling sedikit tiga dari tujuh anggota KPU RI dan dua dari lima anggota KPU daerah merupakan perempuan. Keterwakilan perempuan minimal 30 persen juga diusulkan berlaku bagi Badilu, tim seleksi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Koalisi juga mengingatkan pentingnya pencegahan dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam politik. Untuk itu, diusulkan larangan kampanye yang mengandung kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, baik secara langsung maupun melalui media digital. Rekam jejak kekerasan seksual juga diusulkan menjadi syarat negatif bagi calon peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan anggota tim seleksi.
“Usulan ini ditujukan untuk mendorong terciptanya ruang politik yang lebih aman dan setara bagi perempuan,” tegas Hurriyah.
Selain tiga isu tersebut, rancangan kodifikasi UU Pemilu juga mencakup pembenahan pengaturan dana kampanye, perluasan aksesibilitas dan inklusivitas pemilu, serta penguatan partisipasi masyarakat.
Dana Kampanye, Partisipasi Publik, dan Tantangan Digital
Persoalan pendanaan kampanye turut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa. Dalam kesempatan tersebut, Agun menilai penguatan kelembagaan partai politik perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, partai politik memiliki fungsi representasi, rekrutmen politik, literasi, edukasi, kaderisasi, dan sosialisasi yang perlu didukung melalui pembiayaan yang memadai.
Agun bahkan mengusulkan agar pembiayaan kampanye ditanggung negara dan tidak dibebankan kepada kandidat yang berkontestasi. Ia juga menyampaikan gagasan agar calon anggota legislatif dilarang mengeluarkan dana kampanye secara mandiri, sementara pembiayaan kampanye dilakukan oleh partai politik.
“Caleg larang saja mengeluarkan dana kampanye, kalau kedapatan diskualifikasi saja,” ujarnya.
Di sisi lain, koalisi memasukkan pengaturan media sosial dan kecerdasan artifisial (AI) sebagai salah satu agenda pembaruan UU Pemilu. Menurut koalisi pengaturan tersebut penting untuk merespons perubahan praktik kampanye politik di ruang digital, termasuk tantangan transparansi, penyebaran informasi, dan penggunaan teknologi dalam kontestasi elektoral.
Komisi II DPR Catat Usulan Masyarakat Sipil
Menanggapi penyampaian dan penyerahan naskah akademik dan draf RUU Pemilu tersebut, Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat sejumlah usulan yang disampaikan koalisi. Komisi II DPR, akan mempertimbangkan draf RUU Pemilu versi masyarakat sipil sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RUU Pemilu.
Selain substansi pengaturan, Agun memastikan bahwa DPR akan membahas RUU Pemilu secara transparan dan partisipatif, termasuk dengan membuka akses publik terhadap draf RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Ia juga menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu akan mengacu pada sejumlah rujukan dasar, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan.
Penyerahan draf kodifikasi UU Pemilu oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan kepemiluan. Dengan mengajukan rancangan beserta pasal-pasalnya, koalisi mendorong agar pembaruan UU Pemilu tidak berhenti pada perubahan sejumlah ketentuan, tetapi juga menata kembali desain sistem, kelembagaan, dan tata kelola pemilu secara menyeluruh. []











Comments