By Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, menjelaskan bahwa ada empat isu dominan yang menyebabkan tingkat kerawanan di suatu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tinggi. Empat isu itu adalah politik uang, keberpihakan penyelenggara pemilu, kontestasi antar pasangan calon (paslon), pemenuhan hak pilih, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Isu-isu ini masih jamak terjadi di daerah-daerah, terutama politik uang yang sudah dari dulu ada dengan beragam jenisnya. Maka, menjadi tugas Bawaslu untuk menurunkan apa yang ada di IKP ke dalam kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran itu,” tukas Afif, pada acara Peluncuran IKP Pilkada 2018 di Hotel Grand Syahid, Sudirman, Jakarta Selatan (28/11).
Soal politik uang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Zainudin Amali, mengatakan bahwa Bawaslu dan kepolisian harus berani menindak tegas pelaku politik uang. Tak ada pemilu sukses nan demokratis jika masih terjadi praktek politik uang.
“Politik uang tentu harus mendapat perhatian khusus. Sebab, ini kerawanan yang menurut Komisi II paling menonjol. Bagaimana mengatasi kerawanan yang terus-menerus muncul itu, baik di pemilu maupun di pilkada?” ujar Zainudin, yang menghadiri peluncuran IKP.
Mendagri menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2018 sebesar 78 persen. KPU dan Bawaslu diharap bekerja keras mendorong partisipasi dan keaktifan pemilih, sebab Pilkada 2018 beririsan dengan Pemilu 2019.
Comments