By “Partai politik tidak lagi dapat dijalankan dengan pola tradisional yang hanya berorientasi pada figur dan momentum elektoral,” ujar Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik (PRP), Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora (IPSH) BRIN dalam seminar “Menuju Partai Politik Modern” di Jakarta, (25/5).
Dalam sambutannya, Athiqah menegaskan bahwa menuju partai politik yang pengelolaannya lebih modern itu menjadi suatu keharusan. Menurutnya, harus ada pergeseran paradigma dari politik figur menuju politik gagasan, di mana partai lebih menawarkan opsi kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan publik.
Ia menilai partai politik juga perlu menempatkan warga negara sebagai mitra dialog, bukan sekadar alat pengumpul suara saat pemilu. Menurut Athiqah, generasi muda saat ini semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi sehingga partai dituntut membangun sistem organisasi yang lebih kokoh dan substantif.
“Pemilih muda tidak lagi mudah dipengaruhi janji-janji musiman lima tahunan. Mereka membutuhkan partai politik yang memiliki pelembagaan sistemik yang kuat dan bekerja secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, mengatakan bahwa partai politik bukan sekadar kendaraan electoral. Menurutnya partai politik merupakan institusi utama demokrasi yang menentukan kualitas kehidupan politik nasional.
“Tanpa partai politik yang kuat dan terlembaga, demokrasi hanya akan menjadi prosedur lima tahunan yang kehilangan substansi,” kata Lili.
Lili menjelaskan, pelembagaan partai politik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketergantungan pada figur sentral, kaderisasi yang belum meritokratis, hingga hubungan partai dengan masyarakat yang masih cenderung transaksional dan bersifat musiman.
“Partai hadir menjelang pemilu, tetapi kurang hadir dalam kehidupan sosial warga sehari-hari. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik terus mengalami tantangan,” ujarnya.
Selain itu Lili juga mengingatkan pentingnya penguatan demokrasi internal partai, kaderisasi berkelanjutan, diferensiasi ideologi partai, serta reformasi pendanaan politik. Ia menilai, ketergantungan partai terhadap elite pemodal berpotensi memperkuat oligarki politik.
“Partai politik modern harus berubah dari sekadar mesin pemilu menjadi institusi demokrasi yang matang, berbasis sistem, dan berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Partai Politik Mulai Bangun Tata Kelola Modern
Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan sejumlah partai kini membangun sistem organisasi berbasis digital. Salah satu aspek yang mulai mengalami pembenahan ialah derajat kesisteman dalam pengelolaan partai. memperbaiki pola kaderisasi, hingga mulai menerapkan mekanisme merit dalam sirkulasi kepemimpinan.
“Beberapa partai mulai memodernisasi pengelolaan organisasinya dengan sistem digital,” ujar Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mouliza Donn di Jakarta, (25/5).
Donna mencontohkan, salah satu partai telah memiliki instrumen pemantauan kinerja kader secara real-time, yang memungkinkan pimpinan partai melacak aktivitas pengurus dan anggota hingga tingkat daerah, termasuk penggunaan anggaran dan capaian kerja masing-masing kader. Melalui sistem itu, kinerja anggota fraksi hingga pengurus di level DPD, DPC, dan DPW dapat dipantau secara langsung.
“Bahkan, sistem secara otomatis mengirimkan pengingat melalui WhatsApp maupun SMS kepada kader yang dinilai belum memenuhi target kerja. Dengan mekanisme semacam ini, ruang manipulasi laporan di tingkat daerah menjadi semakin sempit,” ujarnya.
Selain itu perubahan juga mulai terlihat dalam pola kaderisasi. Sejumlah partai disebut mulai menyusun kurikulum dan silabus teknis agar pendidikan kader tidak lagi berjalan sporadis atau sekadar menjadi forum seremonial. Donna menambahkan, beberapa partai juuga mulai menerapkan mekanisme merit dalam proses sirkulasi kepemimpinan daerah.
“Calon ketua partai di tingkat daerah, misalnya, harus melewati tahapan presentasi dan uji kompetensi sebelum ditetapkan. Prosesnya cukup ketat, ada presentasi dan tanya jawab, mirip sidang proposal skripsi,” kata Donna.
BRIN juga menemukan adanya perluasan program pendidikan politik untuk kelompok muda dan pelajar melalui pola pemondokan atau pelatihan berkala. Di tingkat elite, mulai tumbuh kesadaran bahwa partai tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada figur tunggal atau karisma satu tokoh.
Meski demikian, Donna menilai pembenahan di tingkat pusat belum sepenuhnya berjalan searah dengan kondisi di daerah. Dalam riset paralel BRIN di tingkat lokal, demokrasi internal partai masih menghadapi banyak persoalan, terutama terkait sirkulasi elite dan promosi jabatan kader. Menurutnya, sebagian besar partai belum memiliki instrumen objektif untuk mengukur jenjang kaderisasi sebagai dasar promosi jabatan, baik di internal partai maupun dalam pengisian jabatan publik.
Selain persoalan promosi kader, BRIN juga mencatat materi kaderisasi partai masih didominasi isu pragmatis seperti strategi pemenangan pemilu atau isu politik jangka pendek. Kondisi serupa terjadi pada keterlibatan perempuan di internal partai. Menurut BRIN, partisipasi kader perempuan masih bersifat administratif untuk memenuhi kuota elektoral, belum diarahkan pada penguatan peran substantif dalam pengambilan keputusan politik.
Pelembagaan Partai Politik Memperkuat Demokrasi
Pelembagaan partai politik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di tengah berbagai tantangan politik nasional, mulai dari menguatnya oligarki hingga melemahnya oposisi politik. Partai tidak lagi cukup dipahami sebagai sekadar kendaraan elektoral, melainkan harus berfungsi sebagai institusi demokrasi yang bekerja secara berkelanjutan, memiliki aturan internal yang konsisten, serta mampu menjalankan kaderisasi berbasis merit.
“Penguatan pelembagaan partai politik tidak hanya berkaitan dengan kepentingan elektoral, tetapi juga menyangkut keberlanjutan demokrasi Indonesia,” ujar Firman Noor, peneliti senior Pusat Riset Politik (P2P) BRIN.
Firman menjelaskan, terdapat empat indikator utama pelembagaan partai politik, yakni systemness atau kepatuhan terhadap aturan internal, ideologisasi partai, kemandirian dari intervensi oligarki, serta kemampuan partai mengakar di masyarakat. Keempat indikator ini, menurutnya, saling berkaitan dan menjadi ukuran utama untuk menilai sejauh mana sebuah partai telah berfungsi sebagai institusi demokrasi yang matang, bukan sekadar alat mobilisasi elektoral.
“Partai politik modern adalah partai yang taat terhadap konstitusinya sendiri, memiliki ideologi yang jelas, mandiri dari intervensi oligarki, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi stagnasi yang ditandai dengan kecenderungan menguatnya praktik otoritarianisme dan lemahnya institusi demokrasi. Hal itu ditandai munculnya berbagai istilah akademik, seperti post-democracy, democratic backsliding, hingga competitive authoritarianism sebagai gambaran situasi politik Indonesia hari ini.
Firman juga mengingatkan bahwa partai politik memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menentukan arah demokrasi. Ia menyebut partai politik sebagai “anak kandung demokrasi” sekaligus “kreator demokrasi”, sehingga kondisi internal partai sangat memengaruhi kualitas demokrasi nasional.
“Problem partai politik adalah problem demokrasi. Kalau partai politiknya belum pulih, demokrasi kita juga masih seperti pingsan,” ujarnya.
Fieman menyebut hasil Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN menunjukkan kondisi partai politik Indonesia masih berada dalam kategori “terlembaga sedang” dengan skor nasional 74,16. Meski demikian, ia melihat sejumlah partai mulai melakukan pembenahan internal, terutama dalam tata kelola organisasi dan kaderisasi.
“Ketika kami berkunjung ke berbagai partai politik, sudah terlihat ada upaya serius memperbaiki tata kelola organisasi dan kaderisasi. Walaupun memang kesadarannya masih dominan di tingkat DPP,” ujarnya.
Pelembagaan partai politik perlu dipahami sebagai bagian dari pembangunan demokrasi jangka panjang, bukan sekadar strategi memenangkan pemilu. Partai politik, kata dia, seharusnya menjadi ruang pendidikan politik dan penguatan gagasan kebangsaan.
“Partai politik bukan sekadar mesin elektoral. Partai harus menjadi sekolah demokrasi, mengajarkan politik yang bermoral dan memperjuangkan gagasan,” katanya.
Selain itu Firman juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam kaderisasi partai guna menghindari dominasi politik personal dan nepotisme. Menurutnya, pelembagaan partai akan mendorong rekrutmen politik yang lebih objektif dan berkelanjutan. Ia menilai partai yang terlembaga akan memiliki soliditas internal lebih kuat sehingga mampu menghadapi intervensi, baik eksternal maupun konflik internal.
“Soliditas partai itu lahir dari kedisiplinan prosedural dan ikatan ideologis yang kuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Firman juga turut mendorong pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendukung proses pelembagaan partai politik, termasuk melalui regulasi yang memperkuat kaderisasi dan pendidikan politik. []
Comments