Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Evaluasi tersebut nantinya ...
Keinginan Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah menemui ganjalan. Komisi II DPR menolak norma itu masuk ...
Kekhawatiran adanya kesulitan diperkirakan dialami sebagian kepala daerah yang akan terpilih saat Pilkada 2020. Masa jabatan yang relatif singkat karena kurang dari lima ...
Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan. Perlu ...
Total anggaran yang disepakati 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hampir mencapai Rp 10 triliun. Padahal, prinsip efisiensi perlu selalu diutamakan ...
Sentimen personal kepala daerah dengan Komisi Pemilihan Umum disebut menjadi salah satu penyebab lambatnya penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan ...
Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran ...
Waktu yang terbatas pada saat merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang di antaranya berisikan harapan publik untuk menyertakan ...
Penggantian sejumlah calon anggota legislatif oleh sebagian partai politik menjelang penetapan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2019 dinilai mengkhianati sistem pemilu proporsional ...
Aturan teknis bisa didesain mengetatkan pencalonan eks narapidana di pilkada. KPU perlu mendetailkan tata cara pengumuman status eks napi yang maju di pilkada. ...