Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat tidak mengubah ...
Sebanyak 75 partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, diprediksi tidak akan semua bisa mengikuti Pemilu 2022. Parpol diharapkan ...
Intervensi dan transaksi politik rawan terjadi dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat, terutama karena mereka akan menjabat di tengah penyelenggaraan ...
Kegaduhan politik akibat wacana penundaan pemilu yang diungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada awal 2022 relatif mereda saat Pemerintah, DPR, dan KPU pada ...
Dewan Perwakilan Rakyat memastikan persoalan anggaran tidak akan dijadikan alasan penundaan Pemilu 2024. Sebagai salah satu hal krusial dalam penyelenggaraan pemilu, keputusan mengenai ...
Kepastian mengenai anggaran diyakini dapat mencegah kembali munculnya usulan penundaan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden. Jaminan ...
Perubahan konstitusi untuk membatalkan Pemilu 2024, dan berkonsekuensi memperpanjang masa jabatan pengubah konstitusi, merupakan bentuk amendemen yang sarat benturan kepentingan, karena itu harus ...
DEMOKRASI merupakan sistem pemerintahan dengan salah satu elemen kunci di dalamnya berupa sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang ...
Sejumlah tantangan mesti diatasi dalam mempersiapkanPemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, di tengah tiadanya perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sinergi dan ...