Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang terjadi pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan tersebut menyebabkan …

Koalisi masyarakat sipil menilai perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan kepentingan publik di berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital hingga perlindungan kelompok rentan. Gugatan terhadap perjanjian tersebut telah diajukan ke …

Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan tersebut menyasar tindakan Presiden Republik Indonesia yang menandatangani perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bertajuk Agreement on Reciprocal Trade …

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama sejumlah guru dan organisasi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu diajukan karena pemerintah dinilai memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran pendidikan, sehingga berpotensi mengurangi …

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras serangan militer yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. YLBHI menilai serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional sekaligus bagian dari kejahatan kemanusiaan, serangan tersebut telah menimbulkan banyak korban sipil, termasuk anak-anak dan tenaga pendidik. “Serangan Israel …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Menurutnya, evaluasi terhadap aturan pemilu diperlukan agar sistem pemilu ke depan dapat berjalan …

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Hurriyah menyebutkan empat prinsip penting yang menjadi sorotan terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Prinsip tersebut terkait konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas yang dapat menjadi usulan kepada partai politik …

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Selain persoalan desain sistem pemilu, tata kelola internal partai politik juga dinilai menjadi faktor penting yang memengaruhi terbatasnya ruang perempuan dalam kontestasi politik. Kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam Pemilu …

Ruang politik bagi perempuan di Indonesia dinilai mengalami penyempitan di tengah dinamika demokrasi yang berkembang saat ini. Hal itu terlihat dari jumlah perempuan yang menempati posisi strategis dalam politik dan pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Padahal, kehadiran perempuan di posisi …

Akademisi Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai tantangan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia saat ini yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan struktural. Menurutnya komposisi parlemen hasil Pemilu 2024 menunjukkan dominasi …