Bagja Minta Revisi UU Pemilu Benahi Celah Aturan Sengketa
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akan memunculkan berbagai isu strategis yang perlu dibahas secara komprehensif. Mulai dari perdebatan ...
Berita
Koalisi DDRN Minta Presiden Segera Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Koalisi nasional yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (Digital Democracy Resilient Network/DDRN) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera ...
Berita
Presiden Kembali Gunakan Hak Prerogatif di Perkara Korupsi, ICW Minta Aturan Diperjelas
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak pidana ...
Berita
Parlemen Diminta Segera Implementasikan Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di AKD
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan keterwakilan perempuan lebih kuat penting di parlemen. Ia menyebut implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Berita
KUHAP Baru Dinilai Masih Mengabaikan Hak Penyandang Disabilitas
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November 2025. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP menilai KUHAP ...
RUU KUHAP Buka Ruang Gelap Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka menilai sejumlah pengaturan dalam draf ...
Berita
Koalisi Somasi Presiden dan DPR, Desak RUU KUHAP Ditarik dari Paripurna
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP pada 16 November 2025 melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat ...
Berita
LBH Jakarta: Putusan MK Soal UU Polri Perkuat Netralitas dan Supremasi Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh sejumlah advokat ...
Berita
Koalisi Khawatir Penerapan KUHAP Picu Kekacauan Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum memperkuat mekanisme pengawasan pengadilan terhadap berbagai ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Proses Bermasalah RUU KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berlangsung terburu-buru. Kritik ...
