Author: AJID FUAD MUZAKI
Reformasi Pemilu Harus Lindungi Kedaulatan Rakyat
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis ...Perludem: Reformasi Pemilu Harus Jadi Agenda Jangka Panjang
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis ...Koalisi Tawarkan Desain Kodifikasi UU Pemilu
Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi ...Dorong Reformasi Kepemiluan, Koalisi Serahkan Usulan Kodifikasi UU Pemilu ke Partai Demokrat
Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menyampaikan naskah kodifikasi UU Pemilu usulan ...ICW Nilai Penunjukan Hakim MK dan Deputi Gubernur BI Sarat Kepentingan Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras proses pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) yang dinilai sarat politisasi serta berpotensi merusak prinsip ...MK Tegaskan Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada ...MK Tolak Uji Materi UU PDP, Koalisi Khawatir Ruang Kebebasan Informasi Terancam
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal ...NETGRIT: Pilkada Tak Langsung Berpotensi Hilangkan Calon Alternatif
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menutup ...CALS: Pilkada melalui DPRD Merampas Hak Rakyat
Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menilai wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merampas hak konstitusional warga negara ...Seleksi Komisi Informasi 2026–2030 Dinilai Cederai Prinsip Akuntabilitas
Proses seleksi Anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dinilai tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman ...
