Komisi II Targetkan Revisi UU Pemilu Disahkan Akhir 2026
Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergulir pada Juli hingga Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun 2026. ...
Berita
Reformasi Pemilu Mandek karena Kepentingan Politik Jangka Pendek
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik M Pratama menilai lamanya pembahasan revisi UU Pemilu selama ini tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas. ...
Berita
Panel Independen Dinilai Bisa Putus Stagnasi Revisi UU Pemilu
Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk memutus stagnasi dan kebuntuan politik dalam pembahasan RUU Pemilu. ...
Berita
RUU Pemilu Mendesak Dibahas untuk Benahi Korupsi Politik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting dan mendesak dilakukan ...
Berita
Koalisi Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai pembahasan RUU Pemilu ...
PSHK: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Harus Segera Dibenahi
Pasca Putusan MK No.135 Tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, isu mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi isu mendesak. Perubahan desain ...
Berita
Usai Pemilu 2024 Demokrasi Indonesia Kian Terpuruk
Kondisi demokrasi Indonesia dinilai tengah mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut telah memasuki fase kehancuran setelah Pemilu 2024. Manajer Program ...
Berita
Koalisi Soroti Integritas Penyelenggara, Desak Revisi UU Pemilu
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR dan Presiden segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyusul berbagai persoalan serius yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. ...
Liputan Khusus
Koalisi Damai Desak Pencabutan SK 127/2026, Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi
Koalisi Damai mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut Keputusan Menkomdigi Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Mengandung ...
Berita
Demokrasi di Ujung Tanduk, Koalisi Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengeluarkan peringatan keras soal arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024. Dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi ...
