Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu secara tegas menolak gagasan mengganti pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD. Menurut koalisi memindahkan hak memilih kepala daerah merupakan tindakan yang memundurkan prinsip kedaulatan rakyat, karena hak …

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan laporan polisi yang dilayangkan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi dalam pertunjukan stand-up comedy berjudul Mens Rea yang telah ramai disaksikan publik. LBH Jakarta menilai laporan tersebut berpotensi membuka pintu kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan mengancam ruang …

Pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mulai Januari 2026 Indonesia memasuki babak baru penegakan hukum pidana. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP menilai dua produk legislasi tersebut justru mempertahankan …

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai sebagai langkah mundur demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan berpotensi memperluas praktik politik transaksional. Alih-alih memperbaiki tata kelola pembiayaan politik dan sistem kepemiluan, gagasan tersebut justru menyederhanakan persoalan menjadi semata soal …

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi melaporkan 43 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pemerasan. Berdasarkan temuan ICW, sepanjang 2022–2025, terdapat empat kasus …

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, telah menangani 3.035 kasus yang menjangkau 131.199 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 508 kasus ditangani melalui advokasi langsung dan 2.505 kasus diberikan layanan konsultasi hukum.  Lebih rinci, pada sektor hak sipil dan …

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum, Laras Faizati Khairunnisa, dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. LBH Jakarta menilai Laras menjadi korban kriminalisasi melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi …

Sejumlah organisasi perempuan dan kelompok rentan mendesak Presiden RI segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan. Mereka menilai regulasi tersebut membuka ancaman serius terhadap keselamatan, martabat, serta hak konstitusional …

Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan memperkuat reformasi pemerintahan baru justru merawat kembali pola-pola yang dulu menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada era …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung melalui DPRD. Koalisi menyebut gagasan itu inkonstitusional dan menggerus kedaulatan rakyat. “Mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan …