Author: AJID FUAD MUZAKI
Setahun Prabowo-Gibran: Agenda Antikorupsi Semakin Mundur
Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi ...Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung melalui DPRD. ...Koalisi Usulkan Transformasi Bawaslu Jadi Badan Ajudikasi Pemilu
Koalisi masyarakat sipil mengusulkan transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mendorong perubahan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang ...Koalisi Dorong Sistem Campuran dan Pemisahan Pemilu
Koalisi masyarakat sipil kembali mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut difokuskan pada pembenahan ...Koalisi Usulkan Rekapitulasi Elektronik untuk Perkuat Integritas Pemilu
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi ...Yusril: DPR dan Pemerintah Sama-Sama Siapkan Revisi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk menyusun ...Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Kodifikasi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong ...Koalisi DDRN Minta Presiden Segera Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Koalisi nasional yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat sipil dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (Digital Democracy Resilient Network/DDRN) mendesak Presiden ...Presiden Kembali Gunakan Hak Prerogatif di Perkara Korupsi, ICW Minta Aturan Diperjelas
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam ...Parlemen Diminta Segera Implementasikan Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di AKD
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan keterwakilan perempuan lebih kuat penting di parlemen. Ia menyebut implikasi Putusan ...