Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP pada 16 November 2025 melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara. Koalisi menuntut Presiden menarik draf RUU KUHAP dari pembahasan tingkat II dan meminta DPR membuka dan …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh sejumlah advokat dan mahasiswa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk mengoreksi praktik …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum memperkuat mekanisme pengawasan pengadilan terhadap berbagai upaya paksa dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. “Tidak …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berlangsung terburu-buru. Kritik tersebut muncul setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat I hanya …

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. YLBHI menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mengabaikan nilai-nilai etika, hukum, dan hak asasi manusia. YLBHI menyebut pemberian gelar oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pengaburan …

Ketua Kalyanamitra Listyowati menilai, kuota 30% perempuan bukan hanya simbol kehadiran fisik di parlemen, melainkan upaya substantif untuk mempercepat keadilan sosial bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan. Menurutnya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berperan penting dalam memastikan kebijakan publik …

Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Usulan tersebut menuai penolakan …

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama mengatakan kebijakan afirmasi gender seringkali hanya dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif, bukan hak politik yang dijamin konstitusi. Menurutnya, cara pandang tersebut membuat kebijakan afirmasi kerap diperlakukan sebagai formalitas untuk …

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) agar lebih tegas menjamin keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ia mengatakan setelah dua dekade kebijakan afirmasi yang diterapkan …

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara serta penangguhan penahanan bagi empat tersangka yang mereka sebut sebagai tahanan politik. Keempat tersangka tersebut adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan …