Komisi II Targetkan Revisi UU Pemilu Disahkan Akhir 2026
Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergulir pada Juli hingga Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun 2026. ...
Berita
Reformasi Pemilu Mandek karena Kepentingan Politik Jangka Pendek
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik M Pratama menilai lamanya pembahasan revisi UU Pemilu selama ini tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas. ...
Berita
Panel Independen Dinilai Bisa Putus Stagnasi Revisi UU Pemilu
Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk memutus stagnasi dan kebuntuan politik dalam pembahasan RUU Pemilu. ...
Berita
RUU Pemilu Mendesak Dibahas untuk Benahi Korupsi Politik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting dan mendesak dilakukan ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Penggunaan Helikopter Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu terkait ...
Intimidasi Pemutaran Pesta Babi Cerminkan Penyempitan Ruang Kebebasan
Koalisi masyarakat sipil menyebut sedikitnya terdapat 21 kali intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter Pesta Babi (2026) di sejumlah daerah di Indonesia. Intimidasi hingga ...
Berita
Transparansi Fungsi Pengawasan DPR Masih Jadi Catatan
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI selama Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025/2026 masih menjadi aktivitas yang paling dominan. Namun, hasil pemantauan menunjukkan masih ...
Berita
Transparansi DPR Masih Jadi PR, Seperempat Rapat Digelar Tertutup
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025/2026 masih diwarnai persoalan transparansi dan akuntabilitas. Meski fungsi pengawasan menjadi ...
Berita
Koalisi Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai pembahasan RUU Pemilu ...
Berita
PSHK: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Harus Segera Dibenahi
Pasca Putusan MK No.135 Tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, isu mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi isu mendesak. Perubahan desain ...
