Author: AJID FUAD MUZAKI
KUHAP Baru Dinilai Masih Mengabaikan Hak Penyandang Disabilitas
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November 2025. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi ...RUU KUHAP Buka Ruang Gelap Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik substansi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka menilai sejumlah ...Koalisi Somasi Presiden dan DPR, Desak RUU KUHAP Ditarik dari Paripurna
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP pada 16 November 2025 melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI, DPR RI, Kementerian Hukum, ...LBH Jakarta: Putusan MK Soal UU Polri Perkuat Netralitas dan Supremasi Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan ...Koalisi Khawatir Penerapan KUHAP Picu Kekacauan Penegakan Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum memperkuat mekanisme pengawasan ...Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Proses Bermasalah RUU KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai ...YLBHI Kecam Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. YLBHI menilai langkah tersebut ...Keterwakilan Perempuan di Parlemen Penting untuk Kebijakan Inklusif
Ketua Kalyanamitra Listyowati menilai, kuota 30% perempuan bukan hanya simbol kehadiran fisik di parlemen, melainkan upaya substantif untuk mempercepat keadilan ...Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, ...Perludem Dorong Penguatan Kuota Perempuan dalam Revisi UU Pemilu
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama mengatakan kebijakan afirmasi gender seringkali hanya dipahami secara sempit sebagai ...