Political Parties’ LADK Non-Transparent and Unaccountable
The initial campaign fund report submission (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) of political parties is considered non-transparent and unaccountable. This is based ...
Berita
LADK Partai Politik Tidak Transparan dan Akuntabel
Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi ...
News
Monitoring Election Fraud with the JagaSuara2024 Application
Koalisi Jaga Suara 2024 [the Jaga Suara 2024 Coalition] launched an election monitoring movement through the JagaSuara2024 application. This effort aims to safeguard ...
Berita
Kawal Kecurangan Pemilu dengan Aplikasi JagaSuara2024
Koalisi Jaga Suara 2024 meluncurkan gerakan pemantauan pemilu melalui aplikasi JagaSuara2024. Upaya tersebut untuk mengawal suara pemilih pada Pemilu 2024 agar tidak mudah ...
News
Bawaslu’s Supervision Access to Campaign Funds is Restricted
The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilihan Umum or Bawaslu) is unable to fully supervise the submission of Campaign Fund Special Accounts (Rekening ...
Akses Pengawasan Dana Kampanye Bawaslu Dibatasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta ...
Berita
Bivitri Susanti: Hukum Sering Menjadi Alat Politik Ketakutan
Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti memandang saat ini hukum di Indonesia seringkali dijadikan alat untuk mengintimidasi masyarakat, ...
News
Bivitri Susanti: Law often becomes a Tool of Political Fear
Bivitri Susanti, a Constitutional Law expert from Jentera Law School (STH), views that currently, the law in Indonesia is often used as a ...
Berita
Pemerintah Harus Menjamin Netralitas ASN
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting pada Pemilu 2024 karena dianggap rawan terjadi kecurangan. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menegaskan ...
Dokumen
Catatan Awal Tahun 2024 Perludem | Puncak Penyelenggaraan Pemilu 2024: Konsolidasi Demokrasi atau Kemunduran?
Di dalam Cawahu 2024 ini, Perludem membagi pembahasan menjadi empat bagian utama: Pertama sistem pemilu, kedua aktor pemilu, ketiga manajemen pemilu, dan keempat ...
