Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui revisi UU Pemilu yang lebih inklusif gender. Menurutnya, penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
AKD DPR Wajib Memuat Keterwakilan Perempuan untuk Kebijakan yang Holistik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 169/PPU-XXII/2024 menegaskan kewajiban terhadap keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR perlu ditindaklanjuti. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka mengatakan putusan tersebut bukan sekadar soal jumlah, namun …
Read More »AJI: Gugatan Amran ke Tempo Berpotensi Mengancam Kebebasan Pers
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/11). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap majalah Tempo yang tengah digugat secara perdata oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam gugatannya, Amran …
Read More »Perludem Dorong Pemilu Inklusif dan Hak Politik Disabilitas Harus Dijamin
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Advokasi dalam isu inklusivitas pemilu salah satunya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah …
Read More »Aksesibilitas Pemilu Masih Jadi Tantangan Implementasi
Staf Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Zaid menegaskan bahwa pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tataran implementasi di tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun berbagai kebijakan dan panduan telah disusun, pelaksanaannya di lapangan masih …
Read More »MK Wajibkan Ada Perwakilan Perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menata ulang seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) agar keterwakilan perempuan terdistribusi secara merata dan berimbang, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Melalui putusan Nomor 169/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan ketiadaan ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan …
Read More »MK Dorong Fraksi DPR Perkuat Keterwakilan Perempuan di AKD
Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Dalam pertimbangannya dalam perkara Nomor 169/PUU-XXII/2025 Mahkamah mencatat bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi pimpinan AKD masih jauh dari target keterwakilan 30 persen. Dari …
Read More »MK Putuskan Pimpinan AKD Wajib Penuhi Kuota Perempuan 30 Persen
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) harus memuat kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Mahkamah menilai bahwa pemenuhan kuota tersebut memberikan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam pembentukan undang-undang. Adapun Mahkamah mengabulkan permohonan Nomor 169/PUU-XXII/2025 yang …
Read More »ICW Desak DPR Buka Laporan Penggunaan Dana Reses
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait tertutupnya informasi mengenai dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif. Surat keberatan tersebut disampaikan pada 28 Oktober …
Read More »Kasus Jet Pribadi, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras kepada KPU
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Muhammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yaitu Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, August Mellaz, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Sementara anggota KPU, …
Read More »