Author: AJID FUAD MUZAKI
ICW Desak DPR Buka Laporan Penggunaan Dana Reses
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ...Kasus Jet Pribadi, DKPP Jatuhkan Peringatan Keras kepada KPU
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Muhammad Afifuddin beserta empat ...Zulfikar: Kampanye Pemilu Harus Lebih Substantif dan Efisien
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong pembatasan metode kampanye pemilu agar lebih substantif, efisien, dan berorientasi ...Komisi II Siap Bentuk Panja Revisi UU Pemilu Mulai 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ia memastikan bahwa ...Kodifikasi UU Pemilu Penting untuk Cegah Masalah Berulang dalam Pemilu
Wacana kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka sebagai upaya menjawab berbagai persoalan struktural demokrasi elektoral Indonesia. Dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu ...Titi Anggraini: Putusan MK Tegaskan Pilkada Bagian dari Pemilu
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus konsisten ...Tantangan Presidensial Multipartai Ada pada Koalisi Gemuk
Sistem presidensial multipartai di Indonesia kerap dikhawatirkan akan memicu kebuntuan politik akibat presiden tidak didukung mayoritas parlemen. Namun, pengalaman di ...Pemilu Lokal Serentak Jadi Uji Legitimasi Politik Kepala Daerah
Pemisahan pemilu Nasional dan lokal dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika politik di daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap evaluasi kepemimpinan ...Penyelenggara Pemilu Perlu Dikembalikan ke Setelan Konstitusi
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama demokrasi yang ...Koalisi Desak DPR dan Pemerintah Bentuk Pengawas Independen ASN
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pembentukan lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Desakan ...
