YLBHI Catat Ribuan Pelanggaran HAM
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, telah menangani 3.035 kasus yang menjangkau 131.199 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 508 kasus ditangani ...
Berita
LBH Jakarta Ajukan Amicus Curiae, Minta Laras Faizati Dibebaskan dari Dakwaan UU ITE
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk terdakwa perempuan berhadapan dengan hukum, Laras Faizati Khairunnisa, dalam perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL di ...
Berita
Perempuan dan Kelompok Rentan Desak Presiden Terbitkan Perppu Pembatalan KUHAP
Sejumlah organisasi perempuan dan kelompok rentan mendesak Presiden RI segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...
Berita
Setahun Prabowo-Gibran: Agenda Antikorupsi Semakin Mundur
Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan memperkuat ...
Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung melalui DPRD. Koalisi menyebut gagasan ...
Koalisi Usulkan Transformasi Bawaslu Jadi Badan Ajudikasi Pemilu
Koalisi masyarakat sipil mengusulkan transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mendorong perubahan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang lebih terfokus pada ...
Berita
Koalisi Dorong Sistem Campuran dan Pemisahan Pemilu
Koalisi masyarakat sipil kembali mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut difokuskan pada pembenahan menyeluruh tata kelola ...
Berita
Koalisi Usulkan Rekapitulasi Elektronik untuk Perkuat Integritas Pemilu
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara harus menjadi ...
Berita
Yusril: DPR dan Pemerintah Sama-Sama Siapkan Revisi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk menyusun draf utuh kodifikasi ...
Berita
Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Kodifikasi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem pemilu ...
