Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 tercatat mengalami penurunan tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat hanya 364 kasus korupsi yang disidik oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka terendah dalam lima …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan RUU Pemilu, Usung Reformasi Sistem Politik
Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merevisi Undang-Undang Pemilu melalui metode kodifikasi. Desakan ini disertai dengan inisiatif konkret berupa penyusunan RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil sebagai tawaran desain pembaruan sistem kepemiluan di Indonesia. Direktur Eksekutif …
Read More »Kodifikasi RUU Pemilu Harus Dibarengi Pembenahan Sistem Kepartaian
Pakar Pemilu Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan Kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus dibangun beriringan dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. …
Read More »Tumpang Tindih dan Multitafsir, Hukum Pemilu Dinilai Perlu Dibangun Ulang
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada kualitas demokrasi. Untuk itu ia menyebut perlunya kodifikasi hukum pemilu untuk menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tumpang …
Read More »Sistem Pemilu Campuran Dorong Representasi Politik Lebih Adil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mengusulkan pergantian sistem pemilu Indonesia dari proporsional terbuka menjadi sistem campuran atau Mixed Member Proportional (MMP). Usulan ini menjadi salah satu poin utama dalam naskah kodifikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu usulan masyarakat sipil. …
Read More »Kodifikasi UU Pemilu dan Jalan Baru Reformasi Sistem Pemilu Indonesia
Upaya memperbaiki kualitas demokrasi elektoral Indonesia kembali menguat melalui usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang digagas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu. Salah satu gagasan paling mendasar dalam naskah tersebut adalah perubahan sistem pemilu legislatif dari proporsional terbuka menjadi sistem …
Read More »DPR Targetkan Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan mulai pada tahun 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional Tahun 2026. Menurutnya Komisi II DPR akan menjadi …
Read More »275 Daerah Tanpa Sengketa Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini. Penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK). “Berdasarkan data BPRK …
Read More »Pasca Putusan MK Perludem Dorong Partai Politik Benahi Kelembagaan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal partai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui putusan tersebut MK memerintahkan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil …
Read More »Perludem: Penghapusan Presidential Threshold Perkuat Kesetaraan Politik
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik penghapusan ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Penghapusan aturan tersebut dipandang akan memperluas alternatif pilihan bagi rakyat, mencegah polarisasi, dan memperkuat prinsip kesetaraan dalam …
Read More »