Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.
“Karena serangan banyak masuk, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan, maka website kita hold dulu,”kata Ketua KPU ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). PKPU ini, ...
Pada sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara No.49 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan para ahli ...
Salah satu pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Feri Amsari, mengatakan bahwa tak ada konsep presidential threshold atau ambang batas pencalonan ...
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, mengatakan bahwa hasil Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah memberikan angin segar ...
Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan anggaran Pagu Indikatif ...
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 tak terlalu baik. Banyak keluhan dari pemilih terhadap DPT, ...
Penyelenggaraan pemilhan kepala daerah (pilkada) di Papua sering terlambat akibat distribusi logistik yang terhambat. Untuk mengantisipasi hal ini pada Pemilu 2019, Komite Pemilih ...
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, mengabarkan bahwa formulir C1 elektronik Pilkada Kota Makassar tak dapat diakses di website Komisi ...