April 2, 2026

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Pemilu 2024 adalah Pemilu Terburuk Indonesia

Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Penilaian ini tidak menyertakan pemilu Orde Baru karena pada era pemerintahan otoriter ini yang diselenggarakan adalah pura-pura pemilu. Pemilu 2024 terburuk jika dibandingkan dengan pemilu lain pasca-Reformasi dan pemilu pertama Indonesia …

Read More »

Pemilu Tanpa Kepastian Hukum

“Pemilu itu simple. Serahkan saja kepada rakyat!” Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam deklarasi Projo mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Pemilu 2024. Jokowi benar bahwa demokrasi harus diserahkan kepada rakyat pemilik kedaulatan. Dari, oleh, dan untuk rakyat. …

Read More »

Pemilu Tanpa Demokratisasi Partai Politik

Apa yang luput diperbaiki dalam pemilu dan demokrasi Indonesia? Salah satunya, partai politik. Kita tak puas penuh dengan undang-undang kelembagaan demokrasi lain tapi untuk undang-undang partai politik, tak ada perbaikan prinsipil sama sekali. Reformasi menghasilkan kelembagaan negara lebih demokratis tapi …

Read More »

Mengoptimalkan Partisipasi Politik Muda

“Carpe diem!” Pada 2023 KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlahnya 204.807.222 pemilih. Jumlah ini masih menempatkan Indonesia sebagai negara penyelenggara pemilu terbesar dalam satu hari pemungutan suara. Pemuda jadi pemilih mayoritas. Ada 113.622.550 pemilih berusia 17-40 tahun …

Read More »

Optimizing Youth Political Participation

“Carpe diem!” In 2023, the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) finalized the Permanent Voter List (Daftar Pemilih Tetap or DPT) for the 2024 Elections. The total number of voters is 204,807,222. This figure still positions Indonesia as …

Read More »

Non-Neutrality of Top Officials in Elections

2023 will be a year that illustrates the worsening neutrality of state officials in the context of elections. President Joko Widodo’s term “cawe-cawe” should mean the responsibility of state administrators to ensure that elections are free and fair. What happened …

Read More »

Ketidaknetralan Pejabat Tertinggi dalam Pemilu

2023 menjadi tahun yang menggambarkan memburuknya netralitas pejabat negara dalam konteks pemilu. Istilah “cawe-cawe” dari Presiden Joko Widodo seharusnya berarti pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk menjamin pemilu berlangsung bebas dan adil. Yang terjadi malah, presiden mengintervensi kemandirian berbagai lembaga negara. Melalui …

Read More »

Pemilu dalam Negara Korup

Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling berat tantangannya untuk bisa baik berjalan Jurdil dan Luber. Salah satunya, pemilu keenam pasca-Reformasi ini merupakan pemilu pada konteks Indonesia sebagai negara yang amat korup. Pada tahapan Pemilu 2024 yang dimulai Juni 2022 dan …

Read More »

Pemilu Terburuk dalam Sejarah Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mengabaikan undang-undang pemilu yang sudah menjamin pencalonan keterwakilan perempuan minimal 30% di …

Read More »

Waspada Penyelewengan Bansos Pemilu

Indonesia punya tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui kebijakan bantuan sosial (bansos). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (2021-2023) mencatat kerugian negara Rp 523 miliar per bulan akibat bansos salah sasaran. Kesalahan ini bisa berulang bahkan semakin merugi pada konteks …

Read More »