Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang lagi perbaikan daftar pemilh. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka bertajuk “Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ...
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan Putusan yang mengabulkan semua permohonan Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sebagai calon anggota ...
Koalisi masyarakat sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangan karena meloloskan koruptor bisa mencalonkan anggota legislatif. Panitia Pengawas Pemilu di sejumlah ...
Applications Program Interface (API) Pemilu oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengikuti “Civic Tech for Democracy” dari Uni Eropa. Warganet diharapkan banyak ...
Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani ...
Akhir April 2018, ada yang menggugat pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden. Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan ...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang ...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. ...
Di salah satu Debat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Pasangan Calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengkampanyekan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden. Aksi paslon Nomor ...
Jika belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hak memilih tak serta-merta hilang. Anda masih bisa memilih—datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 27 ...