Keterpilihan perempuan melalui pemilu cenderung bertambah. Dari capaiannya, jumlah perempuan masih jauh dari setara dan belum banyak berkesempatan menjabat posisi strategis dalam berkebijakan. Afirmasi perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang pemilu perlu ditambah tapi punya tantangan pembuktian membaiknya pemerintahan serta menjelaskan …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
VERI JUNAIDI: Cita Muda Institusional Demokrasi
Usia Veri Junaidi setengah dari hidup Indonesia, tapi ia punya banyak cita. Salah satunya, lelaki kelahiran Malang 10 November 1984 ini tak henti-hentinya bermimpi, Pemilu Indonesia ada banyak calon presiden muda. Ia jengah orang-orang tua. Terutama yang memberi janji pembaharuan …
Read More »Catatan Perubahan Desain Surat Suara Pemilu Serentak
Evaluasi Pemilu 2019 belakangan ini menghasilkan usulan perubahan desain surat suara untuk pemilu berikutnya. Wujud teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 terlalu kompleks dan berdampak buruk pada implementasi juga hasil pemilu. Pemetaan masalah dan wujud rekomendasi yang pas, akan membuat hal-hal buruk …
Read More »Tiga Masalah Menggeser Jadwal Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024. Dalam diskusi virtual (30/5), Ketua KPU mengatakan, Hari H pesta demokrasi 21 April 2024 perlu diubah menjadi 21 Februari 2024. Penggeseran jadwal bertujuan agar …
Read More »DPR dan Pemerintah Harus Merevisi UU Pemilu Sebagai Respon Putusan MK
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan …
Read More »Revisi UU Pemilu untuk Capai 30% Perempuan DPR
Revisi undang-undang pemilu penting dilakukan salah satunya untuk mencapai keterwakilan perempuan di DPR minimal 30%. Sejak undang-undang pemilu yang digunakan pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, bentuk afirmasi perempuan tidak ada perkembangan. Jika UU 7/2017 yang berlaku sekarang tidak direvisi …
Read More »Seruan Membela Demokrasi di Myanmar
34 organisasi demokrasi lintas negara menggalang dukungan membela demokrasi di Myanmar. Melalui situs resmi International IDEA (Institute for Democracy Electoral Assistance) dan jejaringnya (5/2), semua organisasi ini menyerukan kepada militer Myanmar yang melakukan kudeta untuk menghormati utuh hasil pemilu, membebaskan …
Read More »Penolakan Kudeta Myanmar Makin Menguat
Organisasi masyarakat sipil regional Asia makin bertambah banyak menolak kudeta oleh militer Myanmar (Tatmadaw). Melalui rilis Asia Network for Free Election (ANFREL) per 3/2 di Bangkok, setidaknya ada 46 organisasi pemilu dan hak asasi manusia lintas negara yang bergabung untuk …
Read More »ANFREL: Hentikan Kudeta Myanmar, Selesaikan Perselisihan di Peradilan Pemilu!
Asian Network for Free Elections (ANFREL) mengutuk angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang melakukan kudeta pemerintahan juga penculikan dan penahanan terhadap lawan politik (Bangkok, 2/2). Organisasi pemantau pemilu regional Asia ini mendesak Tatmadaw untuk membebaskan para tahanan dan segala kecurangan pemilu …
Read More »Revisi UU Pemilu untuk Mengurangi Kerumitan Pemilu Legislatif
Mengurangi kerumitan pemilu legislatif merupakan salah satu tujuan dari revisi undang-undang pemilu. Undang-Undang 7/2017 yang digunakan pada Pemilu 2019 amat menyulitkan pemilih dan pengelolaan kampanye peserta pemilu. Pencegahan sistemik bagi surat suara tidak sah hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal