Pasca debat kedua Pilkada Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiga paslon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna memberantas korupsi di pemerintahan provinsi. ICW memandang, Minimnya komitmen antikorupsi mengkhawatirkan bagi tata kelola pemerintahan Jakarta ke depan. “Namun di …
Read More »Berita
195 Kasus Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus tersebut tersebar di 25 provinsi, yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye. “Sampai dengan …
Read More »Bawaslu Catat 130 Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 130 perkara netralitas kepala desa sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Perkara tersebut merupakan bagian dari 195 laporan yang diterima Bawaslu. Rincian laporan yang diterima Bawaslu, 59 merupakan temuan, 136 adalah laporan. Dari jumlah …
Read More »Komnas HAM Tegaskan KPU Harus Penuhi Kewajiban Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Karena jika merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setidaknya ada beberapa …
Read More »DKPP Bakal Bahas Dugaan Pelanggaran KPU RI Terkait Keterwakilan Perempuan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI dalam perkara keterwakilan perempuan dalam pemilu. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 KPU diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, …
Read More »Kesiapan Logistik Pilkada Capai 60 Persen, KPU Pastikan Distribusi Tepat Waktu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih. Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan …
Read More »Minimnya Keterlibatan Perempuan di Kabinet Pemerintahan Baru
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Padahal idealnya jumlah keterwakilan perempuan semakin menguat dari pemerintahan …
Read More »JagaSuara2024 Luncurkan Aplikasi Pemantauan Suara Pilkada 2024 untuk Perkuat Transparansi Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform aplikasi “JagaSuara2024 edisi Pilkada”. Aplikasi berbasis mobile dan web tersebut merupakan instrumen untuk mendokumentasikan, mentabulasikan, hingga mempublikasikan perolehan suara hasil …
Read More »Kekosongan Pengawasan UU PDP Menjelang Pilkada: Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus …
Read More »Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus didiskualifikasi. Menurutnya pencatutan NIK sudah masuk dalam kejahatan dan hal itu tidak gugur hanya karena tidak dinyatakan tidak …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal