Berita
Perludem Usulkan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta penataan terkait jadwal pemilu tingkat nasional dan daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materi ...Lonjakan Hoaks Memperkeruh Disinformasi Pemilu
Sepanjang tahun 2023 Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2330 hoaks dengan hoaks politik sebanyak 1292. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dari ...Pentingnya Pengaturan Kampanye Medsos untuk Pilkada 2024
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menekankan pentingnya langkah strategis yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola ...Tantangan Pengawasan dan Perlindungan Hak Digital
Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. ...Ancaman Eksploitasi Data Pribadi Menguat Jelang Pilkada 2024
Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye ...KPU Luncurkan Sirekap Info Publik sebagai Inovasi Baru Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan tiga jenis Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada 2024, dengan meluncurkan Sirekap Info Publik. ...Perludem: Potensi Duplikasi Kecurangan Pemilu di Pilkada 2024
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu antisipasi modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, karena ...KPU Tetapkan 1.553 Pasangan Calon di Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan terdapat sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, ...Celah Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Diulangi pada Pilkada 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan perlu mengantisipasi modus kecurangan yang sama di Pemilu 2024, karena berpotensi diduplikasi pada Pilkada 2024. ...10 Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Themis Indonesia Law Firm menganggap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi isu yang rawan pada Pilkada 2024. 10 Provinsi yang rawan ...













