Berita
Minimnya Keterlibatan Perempuan di Kabinet Pemerintahan Baru
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ...JagaSuara2024 Luncurkan Aplikasi Pemantauan Suara Pilkada 2024 untuk Perkuat Transparansi Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi JagaSuara2024 resmi meluncurkan platform aplikasi “JagaSuara2024 ...Kekosongan Pengawasan UU PDP Menjelang Pilkada: Kesiapan Pemerintah Dipertanyakan
Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor ...Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus ...Kekosongan Regulasi UU PDP dalam Pemilu
Peneliti Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan ...ICW Ungkap Potensi Pemborosan 2 Triliun dari Tunjangan Perumahan DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap potensi pemborosan anggaran negara terkait pemberian tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Berdasarkan ...Mahasiswa Kawal Pilkada: Membangun Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi
Berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia, anak muda memainkan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi pemilu. Generasi muda tidak hanya ...ICW: 61% Anggota DPR 2024-2029 Berafiliasi dengan Bisnis, Picu Risiko Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya terdapat 354 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029 memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan ...Masyarakat Sipil Bisa Kawal Pemilu Lewat Uji Materi di MK
Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk ...Petahana Tidak Boleh Memanfaatkan Birokrasi untuk Pilkada
Para calon petahana yang melakukan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) jelang berlangsungnya Pilkada seharusnya bisa didiskualifikasi. Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi ...
