Berita

Jika syarat kepesertaan partai di pemilu tidak berubah, partai yang sudah memiliki kursi dan pernah diverifikasi dinilai tidak perlu diverifikasi lagi. Hal tersebut diungkapkan Fandi Utomo, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan …

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau Panitia Khusus (Pansus) Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk segera merampungkan pembahasan. RUU Pemilu diharapkan bisa disahkan akhir Mei 2017 ini. “RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umun diharapkan dapat …

Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk …

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 diprediksi akan beririsan dengan tahapan pemilu serentak 2019. Pilkada serentak 2018 yang akan digelar 27 Juni 2018 tahapannya akan berjalan mulai Agustus 2017. Sementara pemilu serentak 2019 yang akan digelar 17 April 2019 …

Kualitas calon dan kerja pemerintahan terpilih hasil pemilu yang merepresentasikan kekerabatan dinilai jadi sebab tak menariknya pilkada bagi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Petahana yang tak mengubah pemerintahan jadi lebih baik serta calon lain yang merupakan wajah …

Sebanyak 77 orang peraih suara terbanyak akan kehilangan kursi jika sistem pemilu terbuka terbatas diterapkan di Pemilu 2014. 77 calon anggota legislatif ini memperoleh suara terbanyak tapi tak melampaui raihan suara partai. Dalam logika sistem terbuka terbatas, mereka tak akan …

Sistem pemilu terbuka terbatas, jika ditetapkan jadi pasal dalam UU Pemilu, berpotensi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Substansi formula penetapan calon terpilih pada sistem terbuka terbatas sama dengan sistem yang pernah dibatalkan oleh MK. “Itu substansinya sama dengan apa yang …

Batasan sumbangan dana kampanye diwacanakan dinaikkan hingga dua kali lipat dari yang berlaku pada Pilpres dan Pileg 2014. Wacana penaikan batasan dana kampanye ini berpotensi membuat kandidat peserta pemilu makin terjerat kepentingan pemodal besar. “Batasan sumbangan pihak ketiga yang semakin …

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Syamsudin Alimsyah, menegaskan bahwa tak ada satu pun rupiah yang boleh keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) apabila tak jelas penanggung jawab dan  penerimanya. Gagasan saksi dana partai di Pemilu Serentak …

Menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara termasuk pelanggaran pidana pemilu. Undang-Udang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 178A menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang …