Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru disahkan menegaskan bahwa tahapan pemilu serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum ...

Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan ...

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang diklaim menunjukkan kepatuhan pemerintah dan partai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-undang Dasar. UU Pemilu ...

Syarat usia penyelenggara pemilu ad hoc diturunkan menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun. Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ...

Dua peraturan di UU Pemilu dinilai melemahkan sistem presidensial dan meningkatkan potensi terjadinya politik transaksional. Peraturan pertama yakni syarat pencalonan presiden sebesar 20 ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau ...

Setelah dilakukan skors selama kurang lebih delapan jam, rapat paripurna kembali dimulai pada pukul setegah sebelas malam. Pimpinan rapat, Fadli Zon, mengumumkan hasil ...

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendesak pimpinan rapat paripurna untuk segera mengambil keputusan terkait lima isu krusial yang ada di Rancangan Undang-undang ...

Rapat paripurna pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu diskors tepat pukul dua siang.  Pimpinan rapat, Fadli Zon, memberikan waktu bagi semua fraksi ...

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menawarkan opsi ambang batas syarat pencalonan presiden sebesar 10 persen perolehan kursi atau 15 persen perolehan suara ...