Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan kursi melalui undang-undang pemilu dinilai tak menjawab permasalahan representatif. Selama ini DPR tak representatif karena total ...

Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per ...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini ...

Netizen menolak penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini berjumlah 560 kursi. Bisa dibilang, semua netizen menolak penambahan kursi karena semua ...

Netizen menolak saksi partai politik dalam pungut-hitung suara dibiayai negara. Penjagaan suara partai di tempat pemungutan suara hingga penghitungan akhir merupakan tanggung jawab ...

Pada diskusi “Peran Masyarakat Sipil dan Pengawas dalam Pemilu Serentak 2019” di Menteng, Jakarta Pusat (26/5), Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad ...

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Selama ini, ...

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa saat ini Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mengukur ukuran baju ...

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum memiliki semangat untuk melibatkan masyarakat sipil dalam ...

Aceh Institute mengusulkan penguatan kemandirian penyelenggara pemilu di Aceh melalui undang-undang pemilu. Selain membagi kewenangan pemilihan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh ...